Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 24 Januari 2018 | 18:26 WIB
 

Dukungan Perbankan untuk Ekonomi Kreatif Jeblok

Oleh : - | Kamis, 14 Desember 2017 | 12:13 WIB
Dukungan Perbankan untuk Ekonomi Kreatif Jeblok
(Foto: ilustrasi)

INILAHCOM, Solo - Asosiasi Industri Animasi dan Kreatif Indonesia (AINAKI) mengeluhkan minimnya dukungan dari perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

Sejauh ini, perbankan dan lembaga keuangan, lamban dalam meningkatkan kreditnya untuk industri kreatif, termasuk untuk pengukuhan karya inovasi melalui hak kekayaan intelektual/ Intellectual Property (IP).

Ketua AINAKI, Ardian Elkana kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Kamis (14/12/2017), mengatakan, akses pendanaan dari lembaga keuangan sangat dibutuhkan untuk investasi IP di sektor perfilman. Saat ini, kebutuhan IP untuk perfilman bisa mencapai US$3,2 juta.

"Kalau saya ke bank, mereka lebih pilih servis (jasa) saja. Jawaban kami, kami tidak butuh pendanaan servis karena kami sudah tahu semua berapa pendanaannya. Yang kami butuhkan adalah saat kami harus berinvestasi di IP," ujar Ardian.

Selain itu, lanjut Ardian, UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak kekayaan intelektual yang berupa hak cipta sebenarnya dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, sehingga bisa dijadikan agunan perbankan.

Sayangnya, hingga saat ini, kata Ardian, belum ada lembaga keuangan formal yang memberikan akses permodalan di IP. "Yang ada baru investasi private equity, atau dari kocek sendiri. Tapi kalau kami harapkan IP dari lembaga formal, perbankan 'sorry to say' masih 0 (nol)," kata Ardian.

Menurut dia, peluang investasi IP cukup besar, apalagi kalau sudah ada jaminan dari pihak mitra atau industri yang bekerja sama di luar negeri. Oleh karena itu, ke depan dia berharap industri perbankan dapat melirik peluang investasi IP di industri animasi dan kreatif.

"Kita ingin Investasi dari kredit minimal suku bunga 5-7 peesen masih masuk akal, kita masih berani. Tapi perbankan bilangnya menunggu aturan teknis dari Otoritas Jasa Keuangan dan BI supaya mereka bisa menggunakan itu untuk jaminan," kata Ardian. [tar]

Komentar

 
x