Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 23 Januari 2018 | 08:56 WIB
 

Mahalnya Biaya 10 Destinasi Wisata Sekelas Bali

Oleh : Uji Sukma Medianti | Kamis, 14 Desember 2017 | 18:30 WIB
Mahalnya Biaya 10 Destinasi Wisata Sekelas Bali
Ketua Tim Percepatan Pengembangan Prioritas Wisata Kementerian Pariwisata Hiramsyah S Thaib - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Untuk mengembangkan 10 destinasi wisata baru, pemerintah menggandeng swasta. Ya, karena investasinya cukup jumbo yakni Rp270 triliun.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, Kementerian Pariwisata, Hiramsyah S Thaib, menegaskan, pengembangan 10 destinasi wisata baru itu, menjadi sangat penting karena industri wisata sangat rentan.

Bencana Erupsi Gunung Agung di Bali, misalnya, kata Hiramsyah, menurunkan jumlah kunjungan secara signifikan. Karena itulah, dibutuhkan alternatif destinasi wisata untuk menjaga jumlah wisatawan tetap tinggi.

Hanya saja, kata Hiramsyah, masih ada kendala yakni soal akses. Kenyataannya, tidak semua tempat wisata memiliki akses yang sempurna seperti Bali.

Karena itulah, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk membuka akses. "Presiden Joko Widodo menargetkan pada 2018 nanti sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar. Karena itulah investasi swasta menjadi sangat mendesak untuk mengembangkan 10 destinasi wisata baru itu," jelas Hiranmsyah di Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Hiramsyah mengungkapkan, ke-10 destinasi wisata baru yang sedang dikembangkan adalah Danau Toba, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tenggger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi dan Morotai.

Menurutnya, untuk mengembangkan sektor wisata itu membutuhkan kerja yang sangat keras dan berbagai inovasi. Di Mandalika misalnya, berkat inovasi dalam regulasi isu pertanahan yang bermasalah selama puluhan tahun bisa terselesaikan selama tiga bulan.

Selain itu, diharapkan juga ada inovasi dalam pembiayaan yakni menggunakan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) karena tidak semua kebutuhan anggaran Rp270 triliun itu bisa dibiayai oleh APBD.

"Dari sinilah kami melihat peran penting PT PII, karena tanpa tandatangan PT PII swasta tidak bisa masuk untuk berinvestasi," kata Hiramsyah.

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Armand Hermawan, mengatakan, sebagai satu-satunya Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) pelaksana single window policy penyediaan penjaminan pemerintah, siap membantu kementerian pariwisata untuk mengembangkan 10 destinasi wisata baru.

"Dalam setiap proyek infrastuktur yang melibatkan swasta, maka PT PII akan berperan melakukan asistensi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan terutama terkait dengan resiko," kata dia.

Saat ini, Indeks pariwisata Indonesia terus melompat dari urutan 70 pada 2013, naik menjadi 50 pada 2015. Saat ini, kembali naik ke peringkat 42. Pada 2019, Indonesia diharapkan masuk 30 besar. [ipe]

Komentar

 
x