Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 24 Januari 2018 | 10:49 WIB
 

Jokowi dan 4 Menteri Bagikan 705 Sertifikat Tanah

Oleh : - | Minggu, 24 Desember 2017 | 00:39 WIB
Jokowi dan 4 Menteri Bagikan 705 Sertifikat Tanah
Presiden Joko Widodo - (Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Semarang - Presiden Joko Widodo membagikan 705 ribu sertifikat tanah di lima provinsi dan 37 kabupaten, secara serempak melalui teleconference dari Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (23/12/2017).

"Lima provinsi, 37 kabupaten yang hadir. Di Jawa Tengah dibagikan 10.350. Tolong angkat. Di Bengkulu, Yogyakarta, Padang (Sumatera Barat), Bau-Bau (Sulawesi Tenggara) angkat 705 ribu sertifikat dibagikan hari ini," kata Jokowi saat membagikan sertifikat di Lapangan Pancasila, Kota Semarang.

Dalam acara ini, Jokowi didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sedangkan prosesi pembagian sertifikat tanah di Padang dipandu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A Djalil. Untuk pembagian di Bau-Bau dilaksanakan Menteri Desa Eko Putro, DI Yogyakarta oleh Mensesneg Pratikno dan Bengkulu oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Jokowi mengungkapkan, pada 28 Desember 2017, bakal dibagikan sebanyak 1,208 juta sertikat tanah. "Target kita tahun ini lima juta sertifikat. Tahun depan tujuh juta, tahun depannya laghi sebanyak sembilan juta. Setelah itu 10 juta juta dan seterusnya," kata Jokowi.

Jokowi mengakui, kepala wilayah BPN telah seluruhnya bekerja siang malam untuk menyelesaikan target penyelesaian sertifikat. "Saya ngak mau ditawar (target ini)," tegasnya.

Jokowi mengungkapkan, sudah ada 126 juta lahan di seluruh Indonesia dan pada akhir 2016 baru 46 juta yang baru sertifikat dan sisanya itu yang haris dikejar.

Presiden menegaskan bahwa target pembagian sertifikat ini akan diselesaikan agar sengketa tanah yang terjadi di Tanah Air berkurang. "Setiap saya ke daerah, ke provinsi, keluhannya sengketa tanah, sengketa lahan. Karena pada ngak pegang tanda bukti hukum atas tanah," ungkap Presiden.

Jokowi menyebut, sengketa tanah antarmasyarakat, antara masyarakat dan BUMN atau dengan pemerintah. "Ini tidak boleh dibiarkan. Ini semua harus dipegang masyarakat. Benar ngak," kata Preaiden yang langsung dibenarkan para penerima sertifikat tanah yang hadir. [tar]

Komentar

 
x