Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 23 Juli 2018 | 07:16 WIB
 

DPR PKS Minta Holding BUMN Dirumuskan Lagi

Oleh : Uji medianti | Jumat, 29 Desember 2017 | 03:29 WIB
DPR PKS Minta Holding BUMN Dirumuskan Lagi
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Martri Agoeng menilai, pembentukan holding BUMN membutuhkan waktu yang tepat serta persiapan yang matang. Jadi jangan grusa-grusu.

Dia mengatakan, permasalahan yang akan terjadi ketika holding BUMN dibentuk bukanlah pada pra transaksi tetapi pasca transaksi. "Konsep struktur holding yang akan dibentuk, model bisnis dan skema value creation yang akan disusun jauh lebih penting dari mekanisme transaksi," ujar Martri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Misalnya saja, kata Matri, untuk bisa menggabungkan PT Pertamina (Persero) dan PT PGN (Persero) Tbk idealnya butuh waktu 10 tahun karena adanya perbedaan kultur. Pertimbangan lainnya adalah kondisi sulit yang dialami holding terdahulu. Seperti, holding Perkebunan yang setelah terbentuk sejak 2014 hingga sekarang masih saja berjuang untuk keluar dari kondisi kerugian.

Adapun holding Semen dan Pupuk yang masih melakukan realignment struktur holding dan menghadapi kondisi market sharenya yang tergerus. "Membangun holding tidaklah mudah. Dan ini akan dibangun lima sekaligus," ujar dia.

Ia juga mengkritisi mekanisme inbreng saham yang diterapkan pada pembentukan holding BUMN. Mekanisme ini, masih kata dia, terbilang unik karena bukan merupakan skema merger dan akuisisi biasa yang sudah ada landasan hukumnya.

Skema merger dan akuisisi dengan pembelian perusahaan normal diatur dalam PP No 45 Tahun 2005 sedangkan untuk mekanisme inbreng ini dibuatkan khusus PP No 72 Tahun 2016 yang sempat di Judicial Review di Mahkamah Agung.

"Mengapa sampai di Judicial Review? Karena terasa begitu memaksakan. Dalam eksekusinya tidak mengikuti mekanisme APBN, yang berarti tidak memerlukan persetujuan DPR. Ini membuat terjadinya polemik dengan DPR," jelas dia.

Lebih lanjut, hal tersebut juga semakin 'unik' karena kekayaan negara berupa saham di BUMN atau di Perseroan Terbatas setelah diinbrengkan berubah statusnya bukan lagi kekayaan negara tapi menjadi kekayaan BUMN atau Perseroan Terbatas yang menerimanya. [ipe]

Komentar

x