Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 20 Juli 2018 | 23:35 WIB
 

Masuk Tahun Politik KAI Dilarang Naikkan Tarif

Oleh : Uji medianti | Jumat, 29 Desember 2017 | 08:18 WIB
Masuk Tahun Politik KAI Dilarang Naikkan Tarif
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menetapkan kontrak Public Service Obligation/PSO dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) senilai Rp2,39 triliun di 2018.

Angka ini mengalami kenaikan ketimbang 2017 yang masih berjalan yakni senilai Rp2,09 triliun. Pemerintah berharap, tambahan PSO ini bisa mencegah kenaikan tarif bagi penumpang kereta api (KA) jarak jauh.

"Ada kenaikan signifikan untuk PSO jarak jauh, itu sebenarnya diharapkan tidak ada kenaikan tarif (KA Jarak Jauh) tahun 2018," kata Zulfikri, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Zulfikri mengatakan, menurut komposisi besaran subsidi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan, untuk KA K3 memperoleh alokasi PSO sebesar Rp1,09 triliun atau 46% dari total keseluruhan PSO yang diberikan.

Sedangkan untuk KRL yang dioperasikan oleh PT KCI memperoleh alokasi PSO sebesar Rp 1,29 triliun atau total 56% dari total keseluruhan PSO yang diberikan.

Dari besaran subsidi tahun 2018 tersebut alokasi subsidi terbesar masih diberikan untuk penumpang yang menggunakan KRL Commuter Line.

Hal ini seiring dengan program pemerintah untuk memindahkan mobilitas masyarakat dari penggunaan moda transportasi berbasis jalan raya ke moda transportasi berbasis rel.

Pemerintah memperkirakan, pada 2018, penumpang KRL mencapai 877 ribu penumpang/hari. Jika dibandingkan dengan rata-rata penumpang KRL 2017 sebesar 800 ribu, terdapat kenaikan 9,6%. [ipe]

Tags

Komentar

x