Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 24 Januari 2018 | 10:55 WIB
 

Peran Sukuk Negara Realisasikan Ketahanan Pangan

Oleh : - | Jumat, 29 Desember 2017 | 15:35 WIB
Peran Sukuk Negara Realisasikan Ketahanan Pangan
(Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Sukuk negara sebagai alternatif pembiayaan bakal semakin berperan di sektor ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

"Salah satu pentingnya sukuk adalah semakin besarnya porsi proyek infrastruktur pengelolaan air menggunakan sukuk negara. Tanpa infrastruktur pengelolaan air yang baik maka produksi pangan sulit tercapai," tutur Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto di Jakarta, Selasa (26/12/2017).

Tahun lalu, kata Suminto, Kementerian PUPR mengalokasikan proyek infrastruktur menggunakan sukuk negara (project financing sukuk) senilai Rp2,73 triliun. Terdiri dari pekerjaan pengendalian banjir, pengelolaan drainase, pengelolaan Bendungan-Embung, penyediaan air tanah dan air baku.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah masih adanya disparitas antarwilayah terutama antara kawasan barat dan timur Indonesia, sehingga diperlukan adanya intervensi dari pemerintah melalui perencanaan yang terpadu dan terintegrasi dengan konsep pendekatan wilayah.

Selain itu, kata dia, ditemukan kondisi irigasi yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional adalah alih fungsi lahan, dari pertanian padi beririgasi beralih ke pertanian non padi, seperti perkebunan, bahkan hingga beralih ke industri atau perumahan.

Pemerintah melalui program besar Nawacita, salah satunya memprioritaskan pembangunan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan. Melakukan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan distribusi yang dapat dilakukan dalam bentuk meningkatkan keandalan prasarana jaringan irigasi.

Dengan alasan tersebut proyek-proyek infrastruktur air yang dibiayai sukuk negara tersebar di 33 provinsi mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Dengan alokasi pembangunan terbesar secara berturut-turut berada di provinsi Papua Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur.

Tahun depan, kata Suminto, dari target sukuk negara yang didapatkan Kementerian PUPR sebesar Rp12,78 triliun. Sebesar Rp5,28 triliun dialokasikan untuk pekerjaan-pekerjaan infrastruktur pengelolaan air guna mendukung program ketahanan pangan dan penyediaan air bersih.

Suminto menargetkan, pembiayaan melalui skema syariah bisa diterima lebih baik lagi oleh masyarakat. Karena secara langsung berperan membangun infrastruktur air untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia.

Tentu saja, lanjutnya, sukuk negara tersebut dikelola sejalan dengan asas pemerintahan yang baik. Di mana, seluruh sumber keuangan maupun penggunaannya harus dikelola secara efektif, transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan.[tar]

Komentar

 
x