Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 22 Januari 2018 | 23:26 WIB
 

Pembentukan Holding Migas Dinilai tak Fundamental

Oleh : Uji Sukma Medianti | Rabu, 3 Januari 2018 | 19:13 WIB
Pembentukan Holding Migas Dinilai tak Fundamental
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pakar Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tri Widodo menilai alasan Menteri BUMN, Rini Soemarno untuk membentuk holding migas tidak cukup fundamental untuk ketahanan energi nasional.

Dia menilai kebijakan Rini justru menciptakan suasana gaduh dan masuk ke dalam sengkarut hukum yang lebih kompleks.

Pada proses realisasi pembentukannya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016, misalnya, Rini dinilai telah mengabaikan fungsi pengawasan DPR dan melanggar Undang-Undang BUMN yang mana harusnya setiap pegalihan saham pemerintah mesti melalui persetujuan DPR.

Padahal, kata dia, seharusnya pemerintah terlebih dahulu menyelesaikan revisi UU BUMN. "Dengan penerbitan PP 72 ini jadinya seperti potong kompas tuk menghindari DPR. Jadi melanggar UU BUMN. Belum lagi sekarang tengah bergulir revisi UU Migas yang katanya ada BUK, nah ini tidak sejalan dan lebih runyam lagi maslahnya jika holding ini dipaksakan," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/12/2017).

Masalah lain yang mungkin terjadi apabila holding migas terlaksana adalah tidak efektifnya dua perusahaan yang diholdingisasi.

"Misalkan holding semen saja yang produknya sejenis ternyata gagal meningkatkan produksi, apalagi PGN dan Pertamina yang (core bisnisnya)tidak sama," tuturnya.

Selain itu, ketidakefisienan lain yang bisa terjadi apabila dua perusahaan ini dilebur adalah kemungkinan Pertamina yang juga membangun infrastruktur pada serapan gas di wilayah yang terdapat infrastruktur PGN.

"Menjadi sangat logis melihat dari aspek ketidakefisiensian apabila Pertamina juga membangun infrastruktur pada serapan gas di wilayah yang terdapat infrastruktur PGN," terangnya. [jin]

Komentar

 
Embed Widget

x