Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 24 Januari 2018 | 18:11 WIB
 

Inilah Capaian Penting Menteri LHK Siti Nurbaya

Oleh : - | Kamis, 4 Januari 2018 | 17:24 WIB
Inilah Capaian Penting Menteri LHK Siti Nurbaya
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Di tahun ketiga memimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, tidak ada lagi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara nasional. Tidak ada lagi 'ekspor asap' ke negara tetangga. Rakyat bisa mendapatkan lingkungan sehat, setelah hampir dua dekade bencana yang sama selalu berulang.

"Sebagai gambaran, selama 2017 tidak seharipun ada asap lintas batas negara, sementara di tahun 2016 terdapat 4 hari, dan di 2015 selama 24 hari," tutur Laksmi Dhewanti, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional, kemarin.

Hingga tanggal 31 Desember 2017, berdasarkan satelit NOAA18, jumlah titik api berhasil turun drastis dari 21.929 di tahun 2015, menjadi hanya 2.581 di tahun 2017. Sedangkan dari satelit TERRA/AQUA (NASA) di periode yang sama, dari 70.971 titik panas di 2015, menjadi hanya 2.440 di tahun 2017.

Hal ini tidak terlepas dari kerja terpadu di semua lini, dan kebijakan-kebijakan berani di masa pemerintahan Jokowi-JK. Seperti lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Perlindungan Gambut, moratorium izin, hingga penegakan hukum yang tanpa ampun juga menyasar korporasi nakal.

Sepanjang 2015-2017 dilakukan 1.444 pengawasan izin lingkungan. Pada periode yang sama, dikeluarkan 353 sanksi administratif. Meliputi tiga sanksi pencabutan izin, 21 sanksi pembekuan izin, 191 sanksi paksaan pemerintantah, 23 sanksi teguran tertulis, dan 115 sanksi berupa surat peringatan.

Ganti kerugian dari putusan inkracht untuk pemulihan lingkungan (perdata), mencapai Rp17,82 triliun. Sedangkan pengganti kerugian lingkungan di luar pengadilan (PNBP) senilai Rp36,59 miliar. Ini belum termasuk beberapa kasus yang dimenangkan KLHK menjelang tutup tahun, dan menjadi angka terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan, penegakan hukum bagi korporasi yang terlibat Karhutla, baik secara administrasi, pidana, maupun perdata, merupakan wujud komitmen nyata pemerintah menindaktegas pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

"Ini bentuk komitmen dan konsistensi Menteri LHK Siti Nurbaya, terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk yang dilakukan oleh korporasi," ujar Rasio Ridho.

KLHK di era Menteri Siti Nurbaya juga terus menggesa pemberian akses legal pada rakyat untuk mengelola kawasan hutan, melalui program Perhutanan Sosial. Per 18 Desember 2017, akses legal lahannya yang sudah terealisasi mencapai 1,33 juta ha dari target 4,38 juta ha hingga 2019.

Pemerintahan Jokowi telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar (10% dari luas kawasan hutan Indonesia) untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemitraan. Selain itu tercatat investasi sektor kehutanan dalam negeri naik dari Rp74,3 T di 2015, menjadi Rp148,8 T di 2017.

KLHK yang juga bertanggungjawab menjaga kawasan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam (TWA), berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 7.273.104 orang. Adapun jumlah serapan tenaga kerja bidang kehutanan, meningkat dari 472.000 (2015) menjadi 539.000 (2017).

Untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, juga telah dilakukan ratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri melalui UU 11/2017. Ini melengkapi capaian tahun 2016, dimana telah dilakukan ratifikasi Pengendalian Perubahan Iklim melalui UU 16/2016.

Sepanjang tahun 2017, KLHK juga berhasil meningkatkan kelahiran satwa dilindungi. Tercatat ada kelahiran Gajah Sumatera 6 ekor, Badak Jawa 4 ekor, Orangutan 2 ekor, Komodo 20 ekor, Harimau Sumatera 9 ekor, Banteng Jawa 2 ekor, Anoa 2 ekor, dan Elang Jawa 1 ekor. [*]

Komentar

 
x