Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 24 Januari 2018 | 12:50 WIB
 

Larangan Cantrang Bikin Gaduh, Luhut Panggil Susi

Oleh : - | Selasa, 9 Januari 2018 | 09:54 WIB
Larangan Cantrang Bikin Gaduh, Luhut Panggil Susi
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti guna membahas pelarangan alat tangkap cantrang. Ada rencana dicabut?

"Cantrang sudah diperintahkan supaya jelas statusnya, jangan macam-macam. Wapres sudah beritahu saya juga supaya ini semua dihentikan, jangan ada yang aneh-aneh dulu, seperti sekarang demo-demo," kata Luhut usai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (8/1/2017).

Menurut Luhut, kebijakan mengenai larangan penggunaan cantrang, memicu maraknya protes dari kalangan nelayan, lantaran tidak bisa melaut. "Saya bilang jangan ada lagi kebijakan-kebijakan yang membuat nelayan tidak nyaman," kata Luhut.

Di sisi lain, lanjut Luhut, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan, tidak ingin ada larangan-larangan. "Tapi yang penting, kalau ada misal cantrang akan dibuat, harus ada aturan yang supaya tidak merusak lingkungan," kata Luhut.

Meski secara tersirat meminta larangan cantrang dihentikan, Luhut mengaku akan menyerahkan proses penyelesaian masalah cantrang kepada Menteri Susi yang sama sekali tidak berkomentar seusai rapat koordinasi tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yang termasuk dalam kategori pukat hela dan pukat tarik, termasuk cantrang tak lagi diperbolehkan terhitung sejak 1 Januari 2018.

Sayangnya, ribuan nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan (API) tidak ramah lingkungan itu diketahui masih belum mendapatkan bantuan alat tangkap pengganti yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga tidak bisa melaut dan mencari ikan. [tar]

Komentar

 
x