Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 23 Januari 2018 | 08:54 WIB
 

Bos BC: Kontrol Post Border Tekan Dwelling Time

Oleh : - | Rabu, 10 Januari 2018 | 00:39 WIB
Bos BC: Kontrol Post Border Tekan Dwelling Time
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pengawasan produk tata niaga impor secara post-border atau di luar pos pengawasan pabean, efektif mengurangi penumpukan kontainer di pelabuhan.

"Kalau tidak lolos verifikasi maka barang tidak boleh beredar. Yang penting pelabuhan tidak disesaki oleh kontainer-kontainer," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi usai rapat koordinasi tata niaga impor di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Tujuan dari pengawasan post-border, lanjut Heru, selain mengurangi penumpukan barang di pelabuhan, yaitu menurunkan waktu tunggu bongkar muat barang di pelabuhan (dwelling time), juga mengurangi biaya. Karena, barang tidak perlu berlama-lama di pelabuhan.

Pria kelahiran Bondowoso, Jawa Timur ini mengatakan, pengawasan post-border dilakukan dengan mendorong verifikasi barang impor oleh otoritas bea cukai. Misalnya, menyangkut Standar Nasional Indonesia (SNI) ke luar pos pengawasan.

"Kapan boleh beredar? Yang jelas selama sudah memenuhi (syarat), itu akan mempersilakan mereka melakukan bisnis secara normal saja. Kalau mereka belum memenuhi, mereka harus menyelesaikan di gudangnya mereka," ucap Alumni SMAN II Bondowoso itu.

Mengenai payung hukum dari mekanisme pengawasan tersebut, Heru mengatakan, masing-masing kementerian dan lembaga akan melakukan revisi berdasarkan kewenangannya.

Ia mengungkapkan, jumlah barang yang masuk kategori larangan, atau pembatasan (lartas) bakal dikurangi menjadi 20% dari seluruh pos tarif. Nantinya diberi kode komoditas (harmonized system code). Di mana, seluruh barang yang diimpor diklasifikasikan dalam 10.826 kode HS.

Saat ini, kata dia, jumlah barang lartas yang tercatat dan menjadi beban dari otoritas bea dan cukai, mencapai 48% dari 10.826 kode HS barang.

"Yang akan tinggal di pelabuhan, terutama komoditas yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan hidup. Sementara di luar itu akan kami dorong ke luar 'border' tetapi tetap dilakukan pengawasan dengan manajemen risiko bersama," ucap Heru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan, pelaksanaan kebijakan pengurangan barang lartas, segera berlaku setelah revisi sejumlah peraturan menteri yang terkait.

"Semua menteri sepakat, nanti sesuai komitmen diturunkan sekitar 20 persen dengan berbagai peraturan menteri. Semoga ini berjalan 1 Februari dan lartas menurun tajam," kata Sri Mulyani.

Tercatat ada 72 peraturan menteri di kementerian terkait, kata Sri Mulyani, perlu direvisi. Agar kebijakan ini dapat berjalan untuk mendorong produktivitas. [tar]

Komentar

 
x