Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 24 Januari 2018 | 12:51 WIB
 

Dilarang Tenggelamkan Kapal

Ditekan Bosnya, Menteri Susi Menyerah?

Oleh : - | Rabu, 10 Januari 2018 | 04:29 WIB
Ditekan Bosnya, Menteri Susi Menyerah?
Menteri Kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Kupang - Wapres Jusuf Kalla hingga Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan meminta Menteri Kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti menghentikan penenggelaman kapal pencuri ikan (illegal fishing). Efektifkah?

Mendapat tekanan dari bosnya itu, Menteri Susi bisa saja berubah, atau malah makin kencang. Sikap kedua bosnya itu, membuat Susi menjadi tak leluasa menenggelamkan kapal asing yang terbukti mencuri ikan dari perairan Indonesia.

Ke depan, kata Susi, penenggelaman kapal pencuri ikan harus mengacu kepada UU yang berlaku. Dalam akun Twitter, Selasa (9/1/2018), Susi menerangkan bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan diatur dalam UU No 45/2009 tentang Perikanan. Hanya saja beleid ini perlu disosialisasikan.

Semisal, pasal 69 ayat (1) UU Perikanan menyatakan, kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara RI.

Sementara pasal 69 ayat (4), berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Susi juga menyampaikan, penenggelaman kapal, bukanlah kemauan dirinya pribadi sebagai seorang menteri. Akan tetapi, hal itu dieksekusi setelah ada keputusan hukum dari pengadilan negeri.

Sementara, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan bilang, tidak ada lagi penenggelaman kapal pada 2018. Lantaran, pemerintah ingin fokus pada upaya peningkatan produksi perikanan.

"Perikanan sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Ini perintah, cukuplah itu, sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor kita meningkat," kata Luhut usai rapat koordinasi dengan empat menteri di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (8/1/2018).

Luhut mengatakan, penenggelaman kapal sudah cukup. Saat ini, pemerintah perlu lebih fokus dalam upaya meningkatkan produksi agar ekspor juga bisa meningkat.

Menurut mantan Menko Polhukam itu, perintah tersebut telah disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang hadir dalam rapat koordinasi itu. "Tidak ada respons. Ini perintah. Dari kita, tidak ada penenggelaman-penenggelaman. Cukuplah itu," kata Luhut.

Ada pun terhadap kapal-kapal yang melanggar, lanjut Luhut, akan dilakukan penyitaan. Penenggelaman, kata dia, juga bukan tidak mungkin dilakukan karena akan diberikan sebagai sanksi atas pelanggaran khusus.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menginginkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberi masukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar dalam menenggelamkan kapal jangan dilakukan dekat dengan garis pantai.

"Penenggelaman seharusnya boleh dilakukan seperti Australia yang melakukannya di laut dalam. Itu pun juga tidak ditenggelamkan," kata Bambang di Jakarta, September 2017.

Menurut dia, penenggelaman kapal yang dilakukan dengan peledakan itu berpotensi mengotori laut dan menimbulkan polusi. [tar]

Komentar

 
x