Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 24 Januari 2018 | 18:17 WIB
 

3 Tahun Jokowi, Izin Usaha Masih Sulit

Oleh : M Fadil Djailani | Rabu, 10 Januari 2018 | 16:15 WIB
3 Tahun Jokowi, Izin Usaha Masih Sulit
(Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Persoalan izin usaha di Indonesia, memang masih berbelit-belit. Isu klasik yang belum bisa diuntaskan tim ekonomi Presiden Joko Widodo.

Isu ini menjadi salah satu bahasan utama dalam rapat koordinasi (rakor) antara para menteri dan pengusaha di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Rakor yang membahas khusus masalah persoalan izin usaha tersebut berlangsung sekitar 2 jam lebih, yang langsung dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Rakor ini dihadiri sejumlah Menteri diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi, Dirjen Pajak Robert Pakpahan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara dan Wakil Ketua Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani.

"Perlu adanya kesinambungan kerja antarkedua satgas agar pelaksanaan investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia terealisasi dengan efektif," kata Darmin.

Darmin bilang, salah satu permasalahan dalam pelaksanaan satgas yang ditemukan selama ini, yakni kurang menyebarnya informasi terkait kebijakan pelaksanaan berusaha ini di kalangan pemerintah daerah.

Untuk itu, perlu adanya peran aktif dari satgas pemerintah pusat yang mengawasi pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi permasalahan dan debottlenecking pelaksanaan kemudahan berusaha di setiap wilayah Indonesia.

"Pemerintah terus menggerakan Satgas Leading Sector yang bertanggungjawab untuk mengawasi kegiatan usaha di seluruh daerah. Satgas ini dilengkapi dengan sistem komunikasi online agar bisa tracking semua permohonan investasi yang berjalan," tegas Menko Darmin.

Di samping itu, Staf Khusus Menko Perekonomian Edy Putra Irawady juga menyampaikan laporan penyelesaian kasus berusaha serta pelaku baru (new entrants) dalam investasi di Indonesia.

"Untuk new entrants, terdapat 1.054 proyek dengan nilai sebesar US$42,6 Milyar yang merupakan kenaikan nilai investasi negara sebesar 23% dari tahun sebelumnya sampai dengan 14 Desember 2017," ungkap Edy. Yang dimaksud investor yang baru mendaftar ini adalah mereka yang masuk sejak Perpres 91/2017 keluar, yaitu 24 September 2017.

Sedangkan untuk pemantauan penyelesaian kasus, pemerintah melalui Pokja IV telah memiliki sistem khusus penyelesaian kasus pipeline dan operasional yang terintegrasi dengan jaringan protokol komunikasi.

"Saat ini, protokol komunikasi antar Satgas dan masyarakat khususnya para pelaku usaha sudah dibangun menggunakan aplikasi berbasis android," ujar Edy lebih lanjut.

Melihat tingginya peluang peningkatan investasi dan semangat perbaikan reformasi kebijakan dalam proses perizinan usaha, maka pemerintah melalui gabungan Satgas Paket Kebijakan Ekonomi dan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha telah membulatkan tekad untuk mengubah seluruh proses investasi dan usaha di Indonesia menjadi online dan terintegrasi.

Dengan demikian, satgas dapat melihat di mana ada kemacetan terhadap proses perizinan sehingga bisa segera mencarikan solusi. [ipe]

Komentar

 
x