Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 24 April 2018 | 17:56 WIB
 

KLHK Hasilkan Enam Standar Kompetensi di 2017

Oleh : - | Rabu, 10 Januari 2018 | 18:51 WIB
KLHK Hasilkan Enam Standar Kompetensi di 2017
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali merampungkan enam Standar Kompetensi Kerja di 2017 guna mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal di bidang pemerintahan.

"KLHK telah merampungkan proses penyusunan 31 standar kompetensi baik Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), maupun standar kompetensi kerja khusus serta mengatur pemberlakuannya dalam bentuk Peraturan Menteri LHK, sampai 2017. Bahkan selama 2017 saja, KLHK telah berhasil menyelesaikan 6 standar kompetensi," ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Helmi Basalamah, di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Standar kompetensi yang dihasilkan selama 2017, yaitu Standar Kompetensi Kerja Asesor Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan; Standar Kompetensi Kerja Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (PLH); Standar Kompetensi Kerja Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal); Standar Kompetensi Kerja Petugas Lapangan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan; Standar Kompetensi Kerja Manajer Penanggungjawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air; serta Standar Kompetensi Kerja Penanggungjawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Udara.

Guna mendukung program tersebut, pemerintah terlebih dahulu menyiapkan program-program pengembangan SDM. Beberapa program yang sudah berjalan antara lain melalui skema uji kompetensi yang pada dasarnya dilakukan untuk membentuk SDM yang kompeten. Uji kompetensi dilakukan dengan berpedoman pada standar kompetensi yang sudah tersusun baik SKKNI maupun Standar Kerja Khusus.

Pusat Perencaan dan Pengembangan (Pusrenbang) SDM, BP2SDM adalah satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis perencanaan dan pengembangan sumber daya aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan di Kementerian LHK.

Standar kompetensi ini diperlukan untuk pedoman penyusunan kurikulum berbasis kompetensi serta pengembangan pendidikan dan pelatihan (Diklat), selain itu juga menjadi instrument penting dalam penyusunan skema dan materi uji kompetensi yang komprehensif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan yang berguna dalam pembentukan dan pembangan SDM yang kompeten. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia Internasional. [*]

Komentar

 
x