Rabu, 22 Oktober 2014 | 22:22 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Dana Bergulir Dikucurka Lewat LPDB
Headline
Suryadarma Ali - inilah.com/Abdul Rauf
Oleh: Reni Herawati
ekonomi - Senin, 7 Juli 2008 | 15:15 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Persoalan dana bergulir yang sempat membuat Menkop dan UKM Suryadarma Ali uring-uringan akhirnya terselesaikan. Pencairan dana itu kini lewat badan layanan umum yang dinamakan Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB).

"Sekarang sedang difinalkan PMK-nya (Peraturan Menteri Keuangan) tentang pedoman pengelolaan dana bergulir. Itu nanti jadi pedoman, bukan cuma untuk Menneg Koperasi, tapi juga buat BLU yang lain. Jadi BLU-nya sama," kata Sekjen Depkeu Mulia Nasution di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/7).

Selama ini, BLU maupun aturan mengenai dana bergulir memang belum ada sehingga membuat penyalurannya menjadi terhambat. Karena itu Mulia membantah lambatnya penyaluran dana itu karena Menkeu tidak menghendati pengelolaan dana bergulir dilakukan menteri dan deputi-deputi Menkop UKM.

"Oh bukan begitu, BLU itu adalah milik menkop dan UKM, jadi yang menunjuk pengurusnya juga Menkop UKM, baik sebagai kepala BLU, kemudian juga pengawas-pengawasnya. Cuma untuk penyaluran dana yang menggunakan mekainsme dana bergulir itu memang harus dilakukan oleh BLU-nya," kata dia.

Sementara dana APBN biasa, biasanya setiap akhir tahun harus disetor ke kas negara kalau tidak digunakan. "Tapi kalau dana bergulir, kalau belum terpakai, belum disalurkan ke UKM, dia bisa simpan di rekeningnya dan tidak harus dilaporkan, sehingga tidak mungkin dikelola oleh satker-satker yang biasa," katanya.

Dengan demikian, maka dana tersebut tidak akan menjadi dana off budget. "Kalau tidak setiap tahun nanti jadi temuan BPK. Jadi tujuannya baik, cuma caranya saja tidak tertib. Nahsementara itu peran masing-masing deputi di Kementerian Koperasi dan UKM fokus pada kebijakannya. Jadi dana bergulir itu bisa diarahkan," beber Mulia.

Misalnya tahun 2008, fokus untuk sektor koperasinya, atau fokus pada jaminannya atau fokus pada usaha kecil. Jadi deputi-deputi itu tetap berperan pada level kebijakan, bukan pada level pengelolaan dana bergulirnya. "Karena kan lembaganya sudah ada, sehingga nanti perencanaan dan tanggung jawabnya menjadi lebih jelas," katanya.

Soal Depkeu yang sudah menyalurkan dana BLU ke BPJT dan lainnya, Mulia mengatakan, Depkeu sendiri memang sudah memiliki dana BLU yaitu Badan Investasi Pemerintah (BIP) dan kini tidak ada masalah dengan penyalurannya.

"Ini karena adalah dana bergulir, itu yang belum diatur. Kalau di Depkeu untuk investasi, kemudian itu bekerjasama dengan PU, BPJT juga BLU, jadi tidak ada masalah sebenarnya," ujar dia.

Tahun lalu, imbuh dia, dana bergulir selalu dimasukkan dalam temuan BPK karena belum ada payung hukumnya. "Jadi dana yang sudah disalurkan itu kemudian ketika dikembalikan oleh penerima, itu apakah dibukukan sebagai aset, atau berupa kas dan siapa yang bertanggung jawab, duitnya ada dimana, nanti jadi berat diminta siapa yang bertanggung jawab," ujarnya.

Mulia berharap untuk masalah dana bergulir Depkop akan selesai pada bulan ini. "Tapi kita harus duduk bersama-sama segera menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat teknis. Kalau tatarannya teknis kan diselesaikan secara teknis saja," ujarnya.[L5]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER