Find and Follow Us

Sabtu, 18 Januari 2020 | 07:57 WIB

104 Tahun Kebangkitan Nasional

Ketika Sadar Laut Datang Terlambat

Oleh : Restu Putra | Minggu, 20 Mei 2012 | 10:15 WIB
Ketika Sadar Laut Datang Terlambat
inilah.com
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta Kemerdekaan memang telah tercapai di negeri ini. Namun, kebebasan dari keterpurukan masih jauh untuk dicapai. Keterpurukan akibat kemiskinan, keterpurukan akibat salah urus negara, dan aneka keterpurukan lainnya masih menghantui bangsa Indonesia.

Mampuhkan bangsa ini bangkit? Tentu saja, seperti yang dilakukan organisasi Budi Utomo 104 tahun lalu. Organisasi itulah yang kemudian membangkitkan bangsa ini dan membuka kesadaran negeri terjajah untuk hidup mandiri, bangkit dari keterpurukan dan bangkit dari injakan bangsa penjajah.

Kini di era reformasi, Kebangkitan Nasional kembali terasa sangat relevan. Yakni, bangkit dari keterpurukan dan berdiri sebagai bangsa mandiri. Salah satunya dengan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mendayagunakan kekayaan alam yang ada. Kekayaan laut antara lain. Inilah salah satu kunci kebangkitan bangsa ini dari keterpurukan.

Sektor kelautan Indonesia menyimpan potensi yang melimpah ruah. Namun sayang, hingga kini perkembangannya masih jauh dari harapan. Ini semua karena masalah keterlambatan.

"Perkembangan potensi kelautan kita masih dibilang rendah karena keterlambatan Indonesia dalam melirik sektor kelautan sebagai komoditi utama perekonomian Indonesia," ujar pakar Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, MS kepada INILAH.COM, Sabtu (19/5/2012).

Menurutnya, sektor kelautan Indonesia seharusnya dilirik sejak zaman sebelum Orde Baru, namun kenyataannya sadar laut baru muncul sejak era pemerintahan Presiden Gus Dur, "Ini mengapa perkembangan sektor kelautan kita disebut masih jauh dari harapan" paparnya.

Lihat saja kontribusi kelautan Indonesia yang hanya menyumbang 22% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara dari sektor perikanan menyumbang 3,5%. Padahal, negara China, Korea dan Jepang yang luas lautnya hanya separuh dari luas laut Indonesia, sektor kelautannya mengkontribusi PDB melampaui di atas 40%.

Belum lagi masalah pencurian ikan oleh nelayan asing yang menggunakan teknologi dan kapal besar, yang bila dikalkulasi, setiap tahunnya merugikan negara mencapai sekitar Rp30 triliun. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya political will. Lihat saja, undang-undang kelautan yang hingga kini belum juga tuntas, padahal sudah diajukan sejak pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Pemerintah pun dinilai belum dapat mengoptimalkan kekayaan laut sebagai sumber pemasukan yang besar bagi negara. "Padahal potensi pendapatan negara yang bisa diperoleh dari kelautan sebesar Rp 7.200 triliun, enam kali lipat dari nilai APBN Indonesia,"tukasnya.

Saat ini, ada tujuh sektor yang dapat digolongkan sebagai lapangan-lapangan usaha di bidang kelautan. Seperti perikanan, pariwisata bahari, pertambangan dan energi, industri maritim, transportasi laut, bangunan kelautan, serta jasa kelautan.

"Namun, hanya pertambangan dan energi yang telah memberikan hasil dan sumbangan yang nyata terhadap perekonomian bangsa,"imbuh mantan ketua Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, IPB Bogor ini.

Sementara perikanan dan pariwisata, walaupun berpotensi sangat besar, hasil-hasil yang dicapai masih jauh dari harapan. Demikian pula sektor perhubungan laut, bangunan kelautan, industri maritim, dan jasa-jasa kelautan lainnya belum berkembang secara optimal, bahkan jauh tertinggal.

Secara teknis internal, persoalan yang menghambat kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah ketimpangan armada penangkapan ikan, rendahnya kualitas SDM dan teknologi. Kemudian kemampuan penanganan dan pengolahan hasil-hasil komoditas perikanan, terbatasnya sarana dan prasarana pemasaran hingga tidak stabilnya harga-harga faktor produksi.

Selain masalah makro struktural yang ternyata lebih berat dan rumit, terkait dengan kebijakan moneter dan fiskal, kepastian hukum dan keamanan berusaha, kebijakan ekspor-impor, kebijakan perpajakan dan retribusi, euforia otonomi daerah, tata ruang dan pengelolaan lingkungan terutama pengendalian pencemaan, dukungan infrastruktur, dukungan Iptek dan SDM handal, serta koordinasi.

Pemerintah pun dinilai turut andil dalam lambatnya perkembangan sektor kelautan RI. Terutama karena masih melakukan pemisahan, sekaligus tebang pilih pada pada komoditi hasil darat, seperti pertanian. Padahal, wilayah Indonesia terdiri atas laut dengan jumlah 17 ribu pulau dengan jarak garis pantai seluas 95.200 Km.

"Saat ini pertanian masih dominan. Harusnya kedua sektor ini dijembatani, jangan dipisah-pisahkan. Pasalnya, potensi kelautan Inodnesia sangat luar biasa dan sampai saat ini belum dimaksimalkan potensinya," ujar Rokhmin.

Rokhmin pun meminta pemerintah mengubah paradigma pemenuhan sumber utama kebutuhan negara Indonesia, dengan tidak memisahkan antara perhatian hasil darat dan laut. Dalam hal ini kebijakan-kebijakan seperti kesejahteraan nelayan, pertumbuhan ekonomi hasil laut hingga pengaturan penangkapan ikan perlu diprioritaskan. "Harus ada kesetaraan (dengan sektor pertanian)." [ast]

Komentar

x