Find and Follow Us

Selasa, 19 November 2019 | 07:18 WIB

104 Tahun Kebangkitan Nasional

Renegosiasi Kontrak Bukan Perkara Sederhana

Oleh : Rusman Madjulekka | Minggu, 20 Mei 2012 | 08:00 WIB
Renegosiasi Kontrak Bukan Perkara Sederhana
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa - inilah.com
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta Tidak ada kata terlambat untuk mengembalikan kekayaan negeri ini kepada bangsa Indonesia. Pemerintah agaknya juga menyadari hal itu. Lihat saja semangat untuk merenegosiasi kontrak tambang. Mudah-mudahan ini menjadi awal Kebangkitan Nasional di sektor pertambangan.

Upaya renegosiasi mungkin terlihat sebagai upaya bisnis biasa. Tapi, dilihat lebih dalam, upaya itu bisa dikatakan sebagai cara untuk mencegah kekayaan negeri ini dikeruk habis-habisan oleh kekuatan asing. Maklum saja, dengan kontrak yang ada saat ini, bangsa Indonesia hanya kebagian remah-remah. Sedangkan, yang besar-besar dinikmati oleh asing.

Melalui renegosiasi, amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekayaan negeri ini harus untuk kemakmuran rakyat Indonesia sedikit banyak bisa tercapai.

Pemerintah ingin agar hasil sektor pertambangan dinikmati oleh bangsa Indonesia. Tidak sepenuhnya memang, tetapi paling tidak lebih besar atau dalam jumlah yang layak. Tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan negara dari sektor pertambangan umum naik 39,9% menjadi Rp108,2 triliun dari realisasi tahun lalu sebesar Rp77,3 triliun.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, peningkatan target penerimaan negara sektor tambang terutama karena kenaikan signifikan pajak pertambangan umum yang diproyeksikan naik 47 persen menjadi Rp81 triliun dari realisasi 2011 sebesar Rp55 triliun. Target penerimaan pajak dari sektor tambang ini sama dengan delapan persen target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 sebesar Rp1.032,57 triliun.

Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pertambangan umum diproyeksikan naik Rp5 triliun menjadi Rp27,2 triliun dari tahun lalu Rp22,4 triliun. Penerimaan tersebut terdiri penjualan hasil tambang, pendapatan iuran tetap, dan pendapatan royalti yang diperkirakan turun menjadi Rp13,6 triliun dari tahun lalu Rp15 triliun.

Upaya yang Tak Mudah

Namun demikian renegosiasi itu bukan perkara mudah. Asing juga tidak ingin keuntungan mereka yang di depan mata hilang begitu saja. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, proses perundingan ulang atau renegosiasi kontrak tambang dengan beberapa perusahaan industri ekstraktif tidak berjalan mudah.

"Ada yang semuanya setuju, ada yang setuju sebagian, dan ada yang tidak setuju. Freeport sudah setuju. Makanya sebaiknya ditunggu saja, karena renegosiasi ini tidak sederhana," ujarnya di Jakarta, baru-baru ini.

Menurutnya, salah satu proses pembahasan perundingan ulang yang berjalan lama adalah terkait royalti dari hasil tambang perusahaan, yang dirasakan masih kurang adil bagi pemerintah Indonesia."Mayoritas setuju (renegosiasi), tapi (negosiasi) masih terkait pembahasan royalti. Kita tidak mau dari satu persen naik dua atau tiga kali lipat. Tapi kita ingin sekurang-kurangnya kenaikan lima kali lipat," ujarnya.

Selain itu, proses perundingan ulang kontrak juga terkait dengan divestasi saham, pembangunan industri hilirisasi dan perluasan lahan yang semua masih dalam proses tim yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. "Poin-poin pentingnya itu. Berapa besarannya sedang dalam dilakukan pembahasan," katanya.

Sementara terkait dengan penetapan bea keluar untuk jenis mineral mentah dengan besaran rata-rata sebesar 20 persen, Hatta mengatakan hal tersebut tidak akan mempengaruhi ekspor Indonesia secara keseluruhan."Jangan khawatir soal itu. Kita akan terapkan bea keluar, bukan untuk menggenjot penerimaan, tapi untuk mendorong pengembangan smelter (pabrik pengilangan,red)," ujarnya.

Menurut Hatta, pembangunan smelter untuk mendorong hilirisasi sangat penting, karena saat ini banyak bahan tambang Indonesia yang dieksploitasi secara berlebihan oleh perusahaan tambang.

"Pengembangan smelter agar tidak terjadi over exploited dan over produksi. Data menunjukkan, bulan kemarin nikel didorong produksinya sampai 800 kali lipat menjadi 4,5 juta ton. Ini menyangkut kewajiban kita untuk menjaga sumber daya alam," ujarnya. [ast]

Komentar

x