Find and Follow Us

Selasa, 19 November 2019 | 15:47 WIB

Tak Layak, PIP Tolak Proposal Pinjaman 37 Pemda

Oleh : Mosi Retnani Fajarwati | Sabtu, 14 Juli 2012 | 20:26 WIB
Tak Layak, PIP Tolak Proposal Pinjaman 37 Pemda
Inilah.com
facebook twitter

INILAH.COM, Tangerang - Pusat Investasi Pemerintah (PIP) enggan merestui pengajuan proposal pinjaman dari 37 pemerintah daerah, karena dokumen studi kelayakan (FS) yang tidak layak.

Kepala Subdivisi Pengembangan Instrumen dan Pengendalian 2 PIP, Erdian Darmaputra mengungkapkan, mayoritas permasalahan yang ditemui pemda dalam mengajukan permohonan pinjaman daerah kepada PIP adalah dokumen studi kelayakan yang tidak memenuhi standar, ketidaksesuaian antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan proyek yang hendak dibiayai, penyusunan peraturan daerah, serta terjadinya tunggakan yang berakibat pada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU)/ Dana Bagi Hasil (DBH).

"Sebanyak 37 pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, atau kota yang telah mengajukan permohonan pinjaman daerah kepada PIP, mayoritas menghadapi permasalahan itu," tuturnya di Tangerang, Sabtu (14/7/2012). Data tersebut per Mei 2012, dan sebagian berasal dari wilayah Indonesia Timur.

Menurutnya, permasalahan yang paling banyak ditemui adalah pada dokumen studi kelayakan proyek infrastruktur yang diajukan pemda. PIP menetapkan beberapa standar dalam menyusun dokumen studi kelayakan, salah satunya harus menggunakan konsultan terpercaya atau perguruan tinggi ternama.
"Banyak permasalahan saat daerah membuat studi kelayakan. Kami jadi tidak yakin akan kualitas studi kelayakan itu," ungkapnya.

Proyek infrastruktur yang terkendala dokumen studi kelayakan ini sebagian besar proyek pembangunan rumah sakit, jalan, dan pengadaan air bersih. "Mereka (pemda) terkadang kurang jelas baik dalam database mereka, laporan keuangan maupun potensi daerah. Ketika mereka tuangkan ke dalam dokumen tidak memberikan pentingnya infrastruktur untuk mereka," paparnya.

Sayangnya, PIP enggan mengungkapkan daerah mana saja yang termasuk dalam 37 dokumen tersebut. "Tidak etislah kalau kita sebut," ujarnya. [hid]

Komentar

Embed Widget
x