Find and Follow Us

Minggu, 26 Januari 2020 | 15:31 WIB

Pengalihan Kewenangan IUP ke Gubernur Perlu Perpu

Oleh : Charles M.Siahaan | Kamis, 23 Agustus 2012 | 13:13 WIB
Pengalihan Kewenangan IUP ke Gubernur Perlu Perpu
foto:ilustrasi
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Pengalihan kewenangan pemberian surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari bupati ke gubernur perlu Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang).

"Itu baru efektif jika disertai Perpu soal pengalihan izin dari bupati ke gubernur," ujar Ketua Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) Herman Afif Kusumo kepada INILAH.COM, Kamis (23/8/2012).

Namun, lanjutnya, pengalihan kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari bupati ke gubernur ini tidak gampang. "Kan bisa saja bupati tidak terima dengan putusan tersebut mengingat ini menyangkut soal otonomi. Jadi sangat diperlukan suatu dekrit atau Perpu," tegasnya.

Herman pun menyambut baik upaya pengalihan wewenang perizinan dari bupati ke gubernur ini mengingat akan terjadi hubungan yang lebih dekat anatara pemerintah daerah dan pusat. "Memang sebaiknya sumber daya alam itu dikelola secara bersama antara pusat dan daerah, di mana tugas daerah memberikan izin dan pusat pengawasannya," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan kewenangan lebih kepada gubernur untuk menertibkan pemberian izin tambang oleh walikota/bupati yang bermasalah.

Menurut Yudhoyono, saat ini ada ribuan izin pertambangan dari bupati/walikota yang bermasalah dan akan menjadi bom waktu yang berpotensi membuat masalah di masa depan. "Banyak sekali izin-izin yang bermasalah, ribuan, bukan hanya ratusan, kita terus benahi dan ini tidak bagus karena menghambat investasi, merusak segalanya, kadang-kadang ganti bupati ganti izin, ini bom waktu semuanya," ujar Presiden di Kantor PT Pertamina (Persero), Selasa (7/7/2012) lalu.

Yudhoyono mengatakan sudah mengambil keputusan beberapa hari yang lalu bahwa izin tambang yang bermasalah akan ditertibkan dengan memberikan kewenagan lebih kepada pemerintah provinsi. Gubernur akan ditugasi untuk membereskan masalah ini, baik secara administrasi maupun secara hukum.

"Akan kita tertibkan, saya akan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada gubernur, sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku untuk menertibkan segalanya," tambahnya.

Data dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM menyebutkan saat ini terdapat pemegang 10.566 izin usaha pertambangan (IUP). Dari angka itu sebanyak pemegang 5.940 IUP dinilai masih bermasalah.

Komentar

x