Find and Follow Us

Jumat, 18 Oktober 2019 | 02:19 WIB

DPR: Belum Ada Pembahasan Kenaikan BBM Subsidi

Oleh : Tio Sukanto | Rabu, 5 September 2012 | 17:16 WIB
DPR: Belum Ada Pembahasan Kenaikan BBM Subsidi
inilah.com
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Usulan kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Gubernur Bank Indonesia, dengan transaksi berjalan yang defisit, menurut DPR hal itu tetap harus dibicarakan dalam rapat kerja.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR, Bobby Rizaldi kepada INILAH.COM di Jakarta Rabu (5/9/2012). "Pemerintah memang memiliki kewenangan penuh untuk penyesuaian harga BBM, akan tetapi kriteria dan alasan harus didiskusikan dulu oleh DPR," kata Bobby.

Menurut Bobby, kenaikan harga BBM memang harus dilakukan mengingat disparittas harga BBM bersubsidi dan non subsidi yang cukup besar. "Memang benar disparitas harga subsidi dengan non subsidi sudah mengkawatirkan, hampir konstan 100% lebih (4500 vs 9000an). Selain itu harus ada penjelasan mengenai korelasi besar subsidi terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, baik volume atau Rp," ujar Bobby.

Sementara Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani mengatakan, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dikarenakan Ketidakmampuan pemerintah mengelola penerimaan negara dari sektor energi dan sektor lainnya mengakibatkan rakyat yang menerima akibatnya.

"Apapun alasannya membebani rakyat, sebagai pilihan pemerintah sangat-sangat tidak berdasar. BI harus realistis melihat capaian pemerintah dari sisi finansial, apakah sudah memenuhi kaidah konstitusi kita atau hanya melihat rakyat dan sumber energi kita hanya sebagai komoditas belaka? efek domino kenaikan harga bbm maupun listrik sangat signifikan," ujar Dewi Aryani.

Menurutnya, pemerintah harus mengkaji efek tersebut dan juga tidak bisa hanya menerapkan tata kelola pemerintahan seperti layaknya 'follow and exit' saja.

Dalam raker dengan DPR yang membahas Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Asumsi Makro RAPBN 2013 siang tadi, Bank Indonesia (BI) menilai, bila pemerintah tidak segera menyesuaikan harga BBM, maka defisit transaksi neraca berjalan akan semakin tajam. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Gubernur BI, Darmin Nasution mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif masih belum diimbangi oleh kemampuan menghasilkan barang modal. "Ini membuat kita terpaksa impor," ujar Darmin. [hid]

Komentar

Embed Widget
x