Find and Follow Us

Sabtu, 7 Desember 2019 | 14:32 WIB

Moratorium Privatisasi Kian Mendesak

Oleh : Herdi Sahrasad | Minggu, 4 November 2012 | 17:06 WIB
Moratorium Privatisasi Kian Mendesak
Herdi Sahrasad - inilah.com
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Isu privatisasi aset nasional masih mengalir. Pengamat ekonomi Econit Advisory Group, Hendri Saparini, mendesak pemerintah melakukan penghentian sementara (moratorium) privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mengapa?

Di tengah-tengah diskusi publik tentang kasus Hambalang, korupsi proyek universitas, kasus Simulator SIM, Centurygate dan lain-lain, masalah privatisasi seakan tenggelam dan kurang mendapat sorotan. Padahal, masalah privatisasi BUMN tak kalah dahsyatnya dengan isu skandal-skandal itu.

Privatisasi adalah pengubahan status kepemilikan pabrik-pabrik, badan-badan usaha, dan perusahaan-perusahaan, dari kepemilikan negara atau kepemilikan umum menjadi individu. Privatisasi merupakan salah satu ide dalam ideologi kapitalisme, yang menetapkan peran negara di bidang ekonomi hanya pada aspek pengawasan pelaku ekonomi dan penegakan hukum.

Privatisasi selain diterapkan di Amerika Serikat dan Eropa, juga dipropagandakan dan diterapkan di Dunia Ketiga melalui lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, sebagai salah satu program reformasi ekonomi untuk membayar utang luar negeri.

Para ekonom yang kritis atas privatisasi, mengingatkan bahwa privatisasi menimbulkan seperti tersentralisasinya aset pada segelintir individu atau perusahaan besar, menjerumuskan negeri-negeri Islam ke dalam cengkeraman imperialisme ekonomi, serta menambah pengangguran akibat PHK, dan memperbanyak kemiskinan akibat pengurangan gaji pegawai.

Tak hanya itu, negara akan kehilangan sumber-sumber pendapatannya, membebani konsumen dengan harga-harga yang melambung akibat pajak tinggi atas perusahaan terprivatisasi, menghamburkan kekayaan negara pada sektor non-produktif, menghalangi rakyat memanfaatkan aset kepemilikan umum serta privatisasi media massa akan memberi peluang masuknya serangan pemikiran kapitalis atas kaum beragama, termasuk muslim.

Beberapa ulama bahkan secara radikal mengingatkan bahwa privatisasi adalah haram, karena negara menjual barang/aset yang bukan miliknya. Privatisasi menyebabkan harta hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Selain itu privatisasi menimbulkan dominasi dan hegemoni kaum kafir atas kaum muslimin serta merupakan perantaraan (wasilah) munculnya kemudharatan bagi kaum muslimin.

Saat ini pemerintah terus melakukan privatisasi tanpa melihat konsekuensi hilangnya peran strategis BUMN dalam pembangunan nasional jangka panjang. Pemerintah hanya berpikir jangka pendek, dan tak melihat implikasi jangka panjangnya. "Hal ini harus dihentikan," kata Hendri kemarin.

Dalam masa moratorium tersebut, Hendri mengatakan, pemerintah dapat menyusun rencana pembangunan nasional yang komprehensif. Dari rencana itulah dapat dipilah BUMN yang dapat diprivatisasi dan yang harus tetap berada di tangan negara.

BUMN dengan peran strategis harusnya tetap dimiliki negara sementara kepemilikan BUMN lain dapat dijual seluruhnya atau sebagian kepada investor. Untuk BUMN dengan peran strategis namun berkinerja kurang, Hendri mengusulkan agar sebagian kecil kepemilikan perusahaan negara tersebut dijual ke pasar modal untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

Dengan menjual sekitar lima persen dari saham BUMN yang berperan strategis namun berkinerja buruk, bisa memacu karyawan di perusahaan tersebut untuk berkinerja lebih baik karena berada di bawah pengawasan publik.

Privatisasi yang dilakukan selama ini hanya untuk menambah pemasukan negara dari penjualan saham, sementara sisi lain yang lebih penting justru tidak dipertimbangkan. Hendri mencontohkan strategi privatisasi di China yang tetap memegang penuh kepemilikan negara atas BUMN yang bekerja untuk sektor-sektor tertentu.

China sebagai negara komunis sebelum 2000 memiliki banyak BUMN karena semua badan usaha dimiliki oleh negara, sekarang yang terjadi justru sebaliknya. Namun di tengah privatisasi besar-besaran, China tetap memegang kepemilikan penuh, atau dalam kasus tertentu kepemilikan mayoritas, utamanya pada BUMN yang bekerja pada sektor yang dinilai strategis.

Komentar

Embed Widget
x