Find and Follow Us

Kamis, 12 Desember 2019 | 00:01 WIB

Pengusaha Migas Keberatan Aturan Devisa dari BI

Oleh : Ranto Rajagukguk | Kamis, 18 April 2013 | 17:45 WIB
Pengusaha Migas Keberatan Aturan Devisa dari BI
(Foto : istimewa)
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Indonesia Petroleum Association (IPA) mengharapkan jalan keluar dari aturan BI tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) karena Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bukan perusahaan eksportir.

"IPA telah membicarakan hal ini secara intensif ke pemerintah mengenai solusi yang tepat untuk masalah tersebut," ujar Presiden IPA, Lukman Mahfoedz menanggapi tentang Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mewajibkan pelaku usaha sektor minyak dan gas (migas) menitipkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke bank nasional, Kamis (18/4/2013).

Menurut dia, persoalan DHE ini perlu diketahui bersama seluruh stakeholder, bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bukan perusahaan eksportir. Sebab, kerja sama pengembangan blok migas telah diatur berdasarkan Production Sharing Contract (PSC).

"Harus sama-sama tahu kami bukanlah eksportir. Kami bekerja sesuai PSC. Terpenting yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah mengenai investasi," ucapnya.

IPA mengimbau kepada pemerintah untuk melihat besarnya investasi KKKS di lapangan migas dalam negeri yang mempengaruhi peningkatan produksi minyak nasional. Karena itu, dirinya mengharapkan solusi terbaik mengenai beleid PBI kepada para KKKS.

"Kita mengharapkan yang terbaik untuk semua, dan kita yakinkan mengenai investasi-investasi besar. Dengan diskusi yang intensif mudah-mudahan menemukan titik temu," kata Lukman. [hid]

Komentar

x