Find and Follow Us

Jumat, 24 Januari 2020 | 12:49 WIB

Was-was Menghitung Utang Swasta

Oleh : Jagad Ananda | Kamis, 18 April 2013 | 21:11 WIB
Was-was Menghitung Utang Swasta
(Foto : istimewa)
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) mulai waswas melihat utang luar negeri swasta yang terus melonjak. Bila tak direm, utang itu bisa berubah menjadi malapetaka seperti krisis moneter 1998 lalu.

Coba lihat saja, saat ini rasio utang pemerintah terhadap PDB sekitar 23%- 24%. Sedangkan rasio utang swasta terhadap PDB sudah ada di kisaran 30%. Artinya, angka ini sudah melewati kondisi yang wajar.

"Karena pertumbuhan (utang swasta) yang tinggi sekali ini, menimbulkan keinginan dari kita semua (FKSSK) untuk lebih menyikapi dengan pas," kata Mahendra Siregar, Wakil Menteri Keuangan, Rabu pekan lalu.

Kekhawatiran Mahendra bisa dimaklumi jika melihat data yang dimiliki Bank Indonesia (BI). Kalau pada 2011 utang luar negeri swasta masih US$106,73 miliar, tapi hingga Januari 2013 sudah meningkat menjadi US$125,05 miliar. Sedangkan utang luar negeri pemerintah pada 2011 sebesar US$123,13 miliar dan pada akhir 2012 menjadi US$126,11 miliar.

Sektor keuangan, jasa perusahaan, dan persewaan merupakan kelompok yang paling dominan dalam penarikan utang luar negeri dengan nominal US$ 33,45 miliar atau 26,8% dari total utang Januari 2013. Diikuti dengan sektor industri pengolahan/manufaktur sebesar US$25,67 miliar, pertambangan dan penggalian sebesar US$21,08 miliar.

Untuk itulah, demi mengerem risiko, pemerintah dan FKSSK akan meningkatkan pemantauan. Mahendra berkata, saat ini pemerintah tengah menggodok beberapa aturan untuk mengendalikan utang luar negeri swasta. Sayangnya, Mahendra masih enggan menjelaskan lebih lanjut aturan apa saja yang akan dikeluarkan.

Namun, bisik-bisik yang berkembang di Kementerian Keuangan menyebutkan, pemerintah akan menggunakan instrumen pajak melalui pembatasan debt service ratio (DSR) sebagai ukuran utang swasta yang berlebihan. "Sebelum semester pertama ini, kebijakan ini akan diterbitkan," kata sumber di Kementerian Keuangan.

Memang, jumlah utang luar negeri swasta yang berlebihan dapat menimbulkan guncangan moneter. Apalagi, kalau utang itu rata-rata berjangka pendek. Bila sedikit terjadi masalah di dalam negeri, para kreditur bisa saja menarik pinjamannya atau menyita aset-aset yang dapat membuat perusahaan menjadi kolaps. "Itulah yang terjadi pada krisis 1998,"kata Agus Martowardojo, Menteri Keuangan. [mdr]

Komentar

x