Find and Follow Us

Selasa, 12 November 2019 | 10:39 WIB

PMK No.70/2013

Bebas Biaya Pajak, Pelaku Industri Migas Bergairah

Oleh : Ranto Rajagukguk | Selasa, 7 Mei 2013 | 18:59 WIB
Bebas Biaya Pajak, Pelaku Industri Migas Bergairah
(Foto: inilah.com)
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberi apresiasi kepada Kementerian Keungan terkait penerbitan Peraturan Menteri Keungan (Permenkeu) No. 70/2013 tentang pembebasan biaya pajak importasi barang eksplorasi dan eksploitas migas.

Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana menyampaikan pasca diterbitkannya beleid tersebut, akan memberi peluang yang baik bagi iklim investasi di sektor migas. "Suatu sinyal yang baik bagi investor. Sebelumnya kan banyak yang mengeluhkan belum apa-apa sudah dipajaki," kata dia di Jakarta, Selasa (7/5/2013).

Menurut dia, jika pemerintah memaksakan untuk terus memberi pajak pada barang eksplorasi dan eksploitasi, maka justru memberi disinsentif bagi industri migas Tanah Air. Dengan adanya penerbitan PMK ini justru bakal menggairahkan pelaku industri migas yang pada akhirnya meningkatkan produksi migas ataupun eksplorasi.

"Kita sambut baik hal ini. Suatu hal yang menggairahkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk meningkatkan produksinya. Bahkan nanti ada penambahan eksplorasi baru oleh para KKKS," ujarnya.

Gde menambahkan, pasca Permen tersebut belum terimplementasi, ada semacam birokrasi yang justru menjadi beban biaya para KKKS. Kemudian barang yang dikenakan pajak juga yang perlu menunggu restitusi sehingga biaya pajak terendap dan tidak bisa digunakan langsung oleh KKKS.

"Tidak bisa dipakai karena pajak tersebut menjadi jaminan. Dengan begitu menambah beban biaya eksploitasi ataupun eksplorasi. Karena itu upaya ini menjadi hal yang disemangati oleh para KKKS," ucapnya. [mel]

Komentar

Embed Widget
x