Find and Follow Us

Rabu, 23 Oktober 2019 | 08:52 WIB

Muhaimin Minta Buruh-Pengusaha Realistis Soal UMP

Kamis, 5 September 2013 | 18:35 WIB
Muhaimin Minta Buruh-Pengusaha Realistis Soal UMP
Menakertrans Muhaimin Iskandar - (Foto:inilah.com)
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berharap buruh dan pengusaha dapat bersikap realistis mengenai besaran upah minimum provinsi (UMP) 2014 sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

"Permintaan kenaikan upah boleh saja. Pasti akan ada proses dimana ditemukan solusi, jalan yang paling obyektif. Dalam penetapan upah, gunakanlah angka-angka yang dibutuhkan saja, jangan berlebihan, agar perusahaan tidak bangkrut," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta pada Kamis ( 5/9) usai meyampaikan Kuliah Umum kepada Mahasiswa/i Akademi Kebidanan Bakti Bangsa Angkatan VII TA 2012/2013 di Cikarang, Jawa Barat, Kamis pagi (5/9)

Seperti terungkap dalam siaran persnya, Muhaimin menyatakan buruh dapat tetap memperjuangkan aspirasi dan tuntutan mereka tapi diharapkan dapat dilakukan melalui mekanisme Dewan Pengupahan Daerah dibandingkan melalui aksi demonstrasi. "Permintaan kenaikan boleh saja. Pasti akan ada proses dimana ditemukan solusi, jalan yang paling obyektif," kata Muhaimin.

Muhaimin mengingatkan bahwa penetapan UMP dilakukan melalui pembahasan di Dewan Pengupahan Daerah yang beranggotakan perwakilan buruh, pengusaha dan pemerintah. Diharapkan agar Serikat buruh dan pengusaha dapat menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka di dewan pengupahan sehingga mendapatkan titik temu untuk disampaikan kepada Gubernur yang kemudian menetapkan besaran UMP.

"Jadi sangat bergantung wakil buruh sendiri dalam forum dewan pengupahan. Tetap gunakan mekanisme itu, manfaatkan untuk mendorong agar kenaikan upah terjadi," ujar Muhaimin. Ia menambahkan, upah minimum boleh saja naik namun jika hal itu akan memberatkan maka harus dicari titik temu untuk menghindari penutupan perusahaan yang dapat berakibat terjadinya PHK massal.

"Upah boleh naik tetapi kalau perusahaan tutup atau pindah lokasi ya carilah jalan temu. Dan jalan terbaik adalah titik temu bipartit antara pengusaha dan pekerja," kata Muhaimin.

Muhaimin menyampaikan hal tersebut terkait aksi demo buruh yang dilakukan di kawasan Jakarta dan beberapa tempat lainnya dalam beberapa hari belakangan ini yang salah satu tuntutannya adalah agar meningkatkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta hingga Rp3,7 juta.

Soal Inpres Upah Minimum

Sedangkan mengenai rancangan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai kenaikan UMP 2014 berdasarkan besaran inflasi, Muhaimin mengatakan masih berada dalam pembahasan. "Inpres belum selesai. Semua aspirasi masih akan kita dengarkan Inpres masih dalam proses. Tidak boleh Inpres melanggar aturan apapun," kata Muhaimin.

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk menghindarkan PHK, dalam waktu dekat pemerintah akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres). Dalam rancangan inpres itu, Kenaikan UMP 2014 nantinya berdasarkan besaran inflasi maksimal. Ia menjelaskan kenaikan 10 persen plus inflasi diberlakukan untuk perusahaan secara umum/padat modal, sementara untuk perusahaan padat karya dan menengah kenaikan 5 persen plus inflasi.

"Hal ini menyangkut perlindungan perusahaan padat karya agar upah benar-benar realistis karena kebutuhan bukan karena tekanan dari berbagai pihak ,"kata Muhaimin. Ia mengatakan penentuan UMP tersebut harus didasarkan dari beberapa aspek yakni KHL, pertumbuhan ekonomi, inflasi, produktivitas dan kemampuan perusahaan

Selain itu, dia menjelaskan kebijakan kenaikan UMP tersebut tidak memberatkan kepada dunia usaha, sehingga tidak mengakibatkan kebangkrutan dan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh. [adv]

Komentar

x