Find and Follow Us

Sabtu, 19 Oktober 2019 | 23:15 WIB

Rokok Menyulut Kisruh di Kabinet

Oleh : Latihono Susantyo | Selasa, 5 November 2013 | 08:49 WIB
Rokok Menyulut Kisruh di Kabinet
(Foto : istimewa)
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Rokok ternyata tak hanya membuat pemakainya sakit, tapi juga bisa bikin saling sikut banyak orang. Maklum, perputaran uang di bisnis asap ini begitu gede. Beberapa konglomerat yang namanya hampir tiap tahun masuk dalam daftar orang kaya dunia di majalah Forbes, adalah pemilik pabrik rokok.

Industri rokok nasional juga menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi pemasukan kas negara. Pada 2012, misalnya, pendapatan negara dari cukai rokok mencapai Rp72 triliun. Sepanjang tahun ini pendapatan negara dari sektor yang sama ditargetkan mencapai Rp88,02 triliun. Target ini tampaknya bakal terlewati mengingat pada semester satu saja sudah meraup Rp50,5 triliun.

Uang sebesar itu, tentu saja, semua berasal dari konsumen. Saban hari lebih 65 juta orang Indonesia rela menyisihkan uangnya untuk membeli rokok. Maka, jangan heran kalau sampai hari ini Indonesia masih menjadi konsumen rokok terbesar ketiga di dunia setelah China dan India dengan konsumsi tahun ini diperkirakan mencapai 343 miliar batang.

Belakangan, rokok memicu kekisruhan di kabinet ketika beberapa waktu lalu Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengirim surat kepada 18 kementerian. Isinya, rencana pemerintah meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau WHO. Sekadar informasi, saat ini sudah 176 negara meneken ratifikasi FCTC, sedangkan Indonesia bersama 7 negara lainnya, belum.

Tak lama setelah mengirim surat, Nafsiah menerima surat balasan dari koleganya di kabinet. Surat itu berasal dari Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Gita Wirjawa, serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

Dalam suratnya, Sudi meminta setiap kementerian satu suara sebelum meratifikasi FCTC. Hidayat minta Nafsiah mempertimbangkan nasib industri rokok dan 6 juta orang yang terlibat dalam industri ini. Dan, Muhaimin mengingatkan soal nasib buruh.

Intinya, keempat menteri ini menolak Indonesia meratifikasi FCTC. Namun, Nafsiah mengingatkan ratifikasi itu tidak akan mematikan industri rokok dan petani tembakau. Sebab, FCTC tidak melarang peredaran rokok, hanya mengendalikan dampak bahaya rokok.

Hanya saja, banyak kalangan di Indonesia mencium bahwa konvensi FCTC semakin lama mengarah pada pelarangan mengonsumsi hingga produksi rokok. Misalnya, 85% gambar dalam bungkus rokok berupa peringatan kesehatan. Kemudian ada pelarangan iklan, sponsorship serta promosi. Dan, yang paling ditakutkan oleh industri rokok kalau nantinya toko-toko dilarang memajang display rokok.

Nafsiah kabarnya sempat mengajak rapat pejabat eselon I dan II di 18 kementerian untuk mendiskusikan masalah ini. Tapi, semua berakhir tanpa hasil. Padahal, saat ini surat rencana ratifikasi FCTC itu sudah di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kini, semua tergantung SBY. [mdr]

Komentar

x