Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 21 Agustus 2018 | 05:42 WIB

Larangan Penggunaan Cantrang, Fadli Zon Pro Luhut

Oleh : - | Kamis, 11 Januari 2018 | 02:29 WIB
Larangan Penggunaan Cantrang, Fadli Zon Pro Luhut
Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah serius mencari solusi agar nelayan bisa tetap melaut. Ini terkait pelarangan alat tangkap cantrang.

"Saya berharap pemerintah memikirkan dan mencari solusi dalam permasalahan penggunaan cantrang agar nelayan juga bisa melaut," kata Fadli Zon di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Politsi Gerindra ini ingin pemerintah dapat memudahkan nelayan agar mereka bisa mencari nafkah penghidupan untuk kesejahteraan keluarganya.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, alat tangkap cantrang bisa digunakan dengan aturan khusus. Nantinya perlu penguatan dalam hal pengawasan.

Luhut dalam acara Afternoon Tea dengan wartawan di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa (9/1/2018), mengatakan, ada kajian dari Universitas Indonesia yang menyebut penggunaan cantrang bisa masuk kategori ramah lingkungan asal dioperasikan dengan benar, yakni tidak mencapai kedalaman tertentu serta hanya beroperasi di waktu tertentu.

"Tadi ada doktor UI dari Fakultas Matematika melakukan kajian bahwa cantrang itu menurut mereka jangan digunakan sampai ke bawah. Cantrang yang benar menurut mereka itu bisa diatur juga, setahun hanya delapan atau 10 bulan di area tertentu," katanya.

Mantan Menko Polhukam itu menuturkan, ide tersebut juga bisa dijadikan sebagai solusi untuk menggenjot kinerja produksi dan ekspor perikanan yang belakangan ini menurun. Padahal, peningkatan produksi dan ekspor perikanan menjadi fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai arahan Presiden Jokowi.

Luhut menilai ekspor yang menurun disebabkan karena suplai perikanan yang berkurang karena sejumlah polemik yang terjadi. Meski penggunaan alat penangkapan ikan (API) cantrang dinilai tidak ramah lingkungan sehingga penggunaannya dilarang, ia mengaku penggunaannya akan bisa diatur.

Sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yang termasuk dalam kategori pukat hela dan pukat tarik, termasuk cantrang tak lagi diperbolehkan terhitung sejak 1 Januari 2018.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengingatkan agar regulasi yang dikeluarkan di sektor kelautan dan perikanan jangan sampai menghambat nelayan untuk mengakses sumber daya perikanan di kawasan perairan nasional.

"Akses terhadap sumber daya perikanan terhambat oleh beberapa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan seperti PERMEN KP No 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan dan PERMEN KP No 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Pukat Hela dan Tarik," kata Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata.

Menurut dia, kedua regulasi itu berpijak kepada teknis lingkungan hidup namun kemudian tidak memastikan aspek sosial dan ekonomi dari nelayan dan petambak terlindungi.

Hal tersebut, lanjutnya, mengakibatkan yang terdampak buruk adalah nelayan dan petambak tradisional skala kecil dari masalah akses atas alat tangkap pengganti yang dianggap ramah lingkungan, hingga berujung kriminalisasi serta kemampuan untuk mengatur pasar ekonomi dari perubahan kebijakan tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa masalah alih alat tangkap menuju alat yang lebih ramah lingkungan saat ini dinilai masih berjalan dengan sangat lambat.[tar]

Komentar

x