Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 20 Juli 2018 | 06:08 WIB
 

PNBP Turun, Budi Ingin Mudahkan Bisnis Perhubungan

Oleh : - | Senin, 15 Januari 2018 | 14:15 WIB
PNBP Turun, Budi Ingin Mudahkan Bisnis Perhubungan
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji untuk fokus kepada tiga aspek yang mendukung kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) sektor perhubungan.

Ditemui di kompleks Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (15/1/2018), Budi mengatakan, tiga aspek tersebut adalah, tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik (delivery order online/DO), dan waktu bongkar muat.

Terkait tarif, Budi mengatakan, kemenhub akan mempertimbangkan untuk mengurangi tarif PNBP dari jasa transportasi laut yang berlaku saat ini. "Kami sepakat untuk menurunkan tarif tersebut, baik itu yang menjadi pemasukan korporasi maupun PNBP, sehingga angka-angka itu akan menjadi kompetitif," ucap dia.

Penurunan tarif PNBP tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk mendukung kualitas kemudahan berusaha Indonesia menjadi lebih baik. "Saya harus lapor dulu ke Kementerian Keuangan untuk turunkan itu. Dengan PNBP turun, setelah itu diharapkan volumenya naik. Kemenko Perekonomian pada prinsipnya setuju, intinya kami akan menurunkan PNBP," ucap Budi Karya.

Ia mengungkapkan penerapan penurunan tarif PNBP yang berlaku pada Kemenhub tersebut akan diberlakukan pada tahun ini. Selain tarif, kmwnhub menyoroti layanan pengiriman pesanan secara elektronik (DO Online) untuk barang impor di pelabuhan, serta waktu bongkar muat (dwelling time).

"DO Online akan menjadi efektif atau dirasakan menjadi kemudahan kalau itu ada. Sekarang sudah ada yang kami buat dan sudah dimanfaatkan oleh beberapa `shipping line`, tinggal melakukannya lebih banyak," ucap Budi.

DO Online adalah surat bukti penyerahan barang yang dikeluarkan perusahaan angkutan laut atau kuasanya kepada pemilik barang yang merupakan suatu bukti pengiriman barang.

Mengenai waktu bongkar muat, Kemenhub sudah menyampaikan laporan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk berkolaborasi dengan tim dari Kemenko Perekonomian dan Bea Cukai.

"Pada saat sudah menentukan `dwelling time` tiga hari, ada 30-40 persen barang-barang itu masih di pelabuhan dengan berbagai motif. Sebagian besar adalah belum selesai karena pemeriksaan, tapi ada yang karena pemiliknya tidak ada gudang dan pembelinya," ungkap Budi. [tar]

Komentar

x