Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 22 November 2018 | 02:12 WIB

Soal Impor Beras, Amran Sebut Prestasi Masa Lalu

Senin, 15 Januari 2018 | 15:09 WIB

Berita Terkait

Soal Impor Beras, Amran Sebut Prestasi Masa Lalu
Menteri Pertanian Amran Sulaiman - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim prestasi masa lalu yang berhasil diraihnya. Yakni, tak ada impor beras medium selama 2016-2017. Padahal, bulan ini 500 ribu beras impor datang.

"Kami ingin sampaikan beberapa capaian-capaian, capaian itu per hari ini adalah kita 2016-2017 tidak ada impor beras medium," katanya saat memberikan pengarahan dalam rapat kerja nasional Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Senin (15/1/2018).

Amran menjelaskan, kondisi tersebut juga terjadi pada komoditas bawang dan jagung yang kini sudah tidak lagi diimpor.

Dia mengklaim, Indonesia tadinya mengimpor 3,6 juta ton jagung senilai Rp12 triliun. Kini, Indonesia akan mulai mengimpor jagung. "Ini sejarah baru bagi Republik Indonesia. Ada beberapa negara yang tanya apa yang dilakukan Indonesia sehingga impor jagung dapat dihentikan dengan cepat. Saya bilang, yang dilakukan hanya kerja, kerja, kerja," kata Amran.

Begitu pula dengan bawang merah yang diklaimnya sudah tidak lagi diimpor. Saat ini, Indonesia mampu mengekspor bawang merah ke enam negara. "Bawang merah 2014 impor, hari ini kita ekspor ke enam negara," ujar Amran.

Ada pun untuk capaian 2018, Amran tidak banyak berkomentar. Terlebih awal tahun ini sudah ada kebijakan impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam.

Ia mengaku akan melakukan yang terbaik meski penyelesaian masalah pangan harus dilakukan satu per satu per komoditas.
"Kita doakan yang terbaik. Yang jelas, produksi jagung, bawang, kita dulu impor sekarang (kita) pengekspor. Beras, Alhamdulillah dua tahun terakhir tidak impor," katanya.

Rapat kerja nasional Kementerian Pertanian dihadiri oleh sekitar 1.700 peserta yang terdiri atas Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kementan, perwakilan sejumlah kementerian/lembaga terkait hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Danrem dan Dandim. [tar]

Komentar

x