Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 24 Mei 2018 | 11:21 WIB
 

Stok Beras di Daerah Aman, DPD Tolak Impor Beras

Oleh : - | Rabu, 17 Januari 2018 | 19:03 WIB
Stok Beras di Daerah Aman, DPD Tolak Impor Beras
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menolak kebijakan impor beras yang diputuskan pemerintah. Selain itu, Komite II juga meminta pertanggungjawaban Kementerian Perdagangan dan Badan Urusan Logistik (Bulog) tentang kebijakan impor beras ini.

Demikian dua di antara empat butir pernyataan sikap Komite II DPD RI setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pertanian yang diwakili Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Agung Hendriadi, dan Kementerian Perdagangan diwakili Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana, di Komplek Parlemen Jakarta, Rabu (17/1/2017). RDP dipimpin Wakil Ketua Komite II DPD RI Aji M Mirza Wardanadan dihadiri 18 Anggota.

Dua butir lainnya dari pernyataan sikap Komite II DPD adalah mengembalikan fungsi Bulog sebagai stabilisator harga pangan pokok, menyerap gabah petani dan pendistribusian beras serta terakhir meminta pemerintah menguatkan aturan agar Bulog dapat menyerap beras petani sesuai target.

RDP ini digelar untuk mengetahui lebih jauh masalah perberasan, khususnya terkait kebijakan pemerintah terkait impor beras yang rencananya akan dilaksanakan akhir Januari 2018 sebesar 500 ribu ton.

Dalam RDP ini, beberapa anggota Komite II DPD RI menyampaikan bahwa stok beras di wilayahnya cukup dan aman, sehingga tidak diperlukan impor beras. "Kami telah melakukan survei di wilayah masing-masing pada saat reses, dan diketahui bahwa stok dan ketersediaan beras cukup, bahkan aman sampai masuk panen raya pada awal Februari 2018," kata beberapa anggota DPD.

Para anggota DPD juga menyuarakan bahwa kebijakan impor beras, meskipun hanya 500 ribu ton akan berdampak negatif ke petani yang sebentar lagi akan memasuki masa panen raya. Hal lain yang menjadi sorotan adalah terkait kebijakan impor antara lain, pelaksana impor awalnya oleh PT Perusahaaan Perdagangan Indonesia (PPI), kemudian akhirnya berubah ke Perum Bulog.

Point penting lain yang mengemuka dalam RDP di antaranya terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang harus diperkuat mengingat saat ini baru di kisaran 240 ribu ton per tahun. Cadangan ini dipandang tidak memadai untuk stabilisasi harga dan pasokan beras, khususnya pada saat harga beras naik seperti akhir-akhir ini.

Sementara itu, Kepala BKP Agung Hendriadi mengatakan, stok beras dikatakan aman apabila Pemerintah memiliki CBP sekitar 1 juta ton pada akhir tahun. "Oleh karena itu pada 2018 Perum Bulgo harus didorong untuk melakukan peningkatan serapan gabah/beras, khususnya mengoptimalkan serapan pada saat panen raya Februari-Mei 2018," tambah Agung. [*]

Komentar

 
x