Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 25 Mei 2018 | 19:54 WIB
 

DPR Tolak Rencana Sri Mulyani Turunkan PKP

Oleh : - | Rabu, 31 Januari 2018 | 12:09 WIB
DPR Tolak Rencana Sri Mulyani Turunkan PKP
Menteri keuangan Sri Mulyani - (Foto: inilahcom/Didik S)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri keuangan Sri Mulyani ancang-ancang menurunkan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sekarang Rp4,8 miliar/tahun. Rencana ini ancaman serius bagi UMKM.

Vokalis Komisi XI asal Gerindra, Heri Gunawan menolak keras rencana ini. Alasan pemerintah menurunkan batas PKP karena untuk mencegah banyaknya pengusaha yang tiba-tiba berubah menjadi UKM, guna menghindari pajak, dinilainya tidak masuk akal.

"Jika itu alasannya, maka kebijakan yang tepat adalah melacak dan menertibkan pengusaha yang begitu. Pada konteks ini, pemerintah musti melakukan pengawasan ekstra terhadap pengusaha sebagaimana dimaksud," kata Heri di Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Menurutnya, pemerintah memiliki database Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang terintegrasi dan kredibel. Kebijakan penurunan batas PKP yang serampangan justru akan mematikan UKM yang ada.

Untuk diketahui, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 57 juta. Hanya saja itu tidak terdata secara terintegrasi, sehingga menyulitkan kontrol dan pengukuran yang lebih valid.

"Saya tak melihat sisi positif dari kebijakan tersebut. Batas omzet Rp4,8 miliar itu sudah proporsional. Penurunan PKP justru akan berdampak pada net profit UKM, kemampuan UKM akan mengalami penurunan. Sebab, sebagian pendapatan UKM akan terserap pajak," kata Heri.

"Padahal, UMKM perlu ditumbuh-kembangkan. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61 persen. Terbagi atas usaha mikro 30,3%, usaha kecil 12,8%, dan usaha menengah 14,5%. Ini potensi yang musti dirawat, bukan justru dimatikan," pungkas Heri. [ipe]

Komentar

 
x