Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 19 September 2018 | 18:58 WIB

Pendukung Jokowi Ungkap Kesalahan Bos SKK Migas

Selasa, 6 Februari 2018 | 15:15 WIB

Berita Terkait

Pendukung Jokowi Ungkap Kesalahan Bos SKK Migas
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) diduga melanggar UU APBN-P 2017 lantaran menyetujui lifting minyak dan cost recovery yang tak sesuai.

"Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi telah melanggar UU APBN karena menandatangani persetujuan Work, Program and Budget (WP&B) yang tidak sesuai dengan UU APBN-P 2017," kata Ketua bidang Energi Seknas Jokowi, Tumpak Sitorus dalam rilis kepada media di Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Dia menjelaskan, Kepala SKK Migas menyetujui lifting minyak hanya 803.000 barel per hari dan cost recovery sebesar US$11.9 miliar dalam revisi WP&B Tahun 2017. Padahal, UU APBN-P 2017 menetapkan lifting minyak sebesar 815.000 barel per hari, dan cost recovery sebesar US$10,7 miliar.

Tumpak menjelaskan, pada 2017, penerimaan negara dari sektor migas melampuai target yang ditetapkan APBN-P 2017. Karena, harga minyak dunia mengalami kenaikan ddi luar dugaan Pemerintah, DPR dan SKK Migas.

Penerimaan negara dari sektor migas pada 2017, tercatat US$13,1 miliar, sementara target penerimaan negara dari sektor migas dalam APBN-P 2017 mencapai US$12.2 miliar. "Sekali lagi kami tegaskan, penerimaan melampaui target karena harga minyak naik bukan karena kerja keras kepala SKK Migas," tandasnya.

Dia mempertanyakan, bagaimana bisa seorang Kepala SKK Migas membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Presiden Jokowi melalui Menteri ESDM sebagai wakil Pemerintah, dan anggota DPR yang telah membuat kesepakatan target lifting dan cost recovery dalam UU APBN 2018.

Langkah Kepala SKK Migas tersebut, lanjutnya, dapat mengancam ekonomi nasional karena postur APBN 2018 sudah disusun berdasarkan kebutuhan pengeluaran dan target pendapatan Pemerintah. "Jika ada pihak di bawah Pemerintah yang berbeda target dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR itu namanya Pembangkangan Politik terhadap Pemerintah dan DPR,".

Dalam UU APBN 2018 Pemerintah dan DPR telah menetapkan penerimaan negara sebesar Rp1.897,7 triliun sementara pengeluaran negara sebesar Rp2.220,7 triliun dengan asumsi nilai tukar sebesar Rp13.400 per dolar AS dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price / ICP) sebesar US$48 per barel.

"Dengan menetapkan produksi minyak mentah dan lifting yang lebih rendah dari yang ditetapkan dalam UU APBN 2018 maka Amien Sunaryadi telah membuat celah defisit APBN semakin meningkat dan membahayakan ekonomi Indonesia," tegas Tumpak. [tar]

Komentar

x