Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 24 Mei 2018 | 11:22 WIB
 

Zakat PNS Muslim Belum Dibahas dengan Presiden

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 9 Februari 2018 | 12:01 WIB
Zakat PNS Muslim Belum Dibahas dengan Presiden
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah berencana menerbitkan regulasi atau aturan tentang optimalisasi penghimpunan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) Muslim dengan memotong gaji.

Wacana ini pun menuai kontroversi. Sebab cara menghitung zakat yang harus dibayarkan PNS. Belum lagi soal kepercayaan masyarakat pada pemerintah mengenai pengelolaan dana itu.

Menurut Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Yanuar Nogroho hal tersebut sama sekali belum dibahas baik dengan pihaknya, atau dengan Presiden Joko Widodo. Hal itu masih dalam tahap usulan.

"Belum ada pembahasan, itu kan masih diusulkan dari Kemenag. Belum ada pembahasan sama sekali di Presiden," kata Yanuar, Kamis (8/2/2018).

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengklaim, aturan itu hanya untuk memfasikitasi para PNS untuk menunaikan zakat sebagaimana ajaran agama dan bukan wajib untuk dipotong oleh negara.

"Perlu digarisbawahi, tidak ada kata kewajiban. Yang ada, pemerintah memfasilitasi, khususnya ASN muslim untuk menunaikan kewajibannya berzakat. Zakat adalah kewajiban agama," kata Lukman beberapa waktu lalu.

Adapun fasilitasi zakat itu, kata Lukman, sebenarnya bukan hal baru. Indonesia sudah memiliki UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dari UU itu, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 23 tahun 2014. Lalu ada Instruksi Presiden No 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Lukman membantah wacana penggunaan dana zakat dari pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) akan digunakan untuk kepentingan politik.

Ia menyebut dana itu digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dari berbagai sektor. Bahkan, ia pun menegaskan, dana yang terkumpul dari PNS Muslim ini digunakan bukan hanya untuk kepentingan masyarakat yang beragama Islam.

Ia menegaskan bahwa rancangan peraturan ini masih dalam tahap pembahasan di internal Kemenag, belum melibatkan instansi lain.

Komentar

 
x