Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 26 Februari 2018 | 08:53 WIB
 

Pengusaha Ungkap Kelemahan Lelang Gula Rafinasi

Oleh : M Fadil Djailani | Selasa, 13 Februari 2018 | 18:11 WIB
Pengusaha Ungkap Kelemahan Lelang Gula Rafinasi
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Kalangan dunia usaha merasa keberatan dengan diberlakukannya penjualan gula kristal rafinasi (GKR) lewat lelang.

Pelaksanaan lelang gula memang baru tahap uji coba, namun tetap saja mendapatkan penolakan yang cukup keras dari kalangan pengusaha. Sebab sistem lelang akan menambah biaya distribusi sehingga meningkatkan harga jual produk. Akibatnya produk nasional kurang kompetitif dengan produk impor.

Sekretariat Jenderal Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Cokelat Indonesia (Apikci), Dwiatmoko Setiono sangat terusik dengan rencana tersebut, dengan raut wajah yang menahan emosi dirinya menyampaikan sejumlah argumen ketika mengunjungi redaksi INILAHCOM.

"Demi peningkatan ekspor sesuai dengan arahan bapak presiden RI, kami minta lelang dibatalkan karena mengurangi daya saing produk makanan dan minuman Indonesia," kata Dwiatmoko, Selasa (13/2/2018).

Memang, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang melakukan uji coba perdagangan GKR melalui pasar lelang. Selama ini, jual beli GKR dilakukan secara kontrak (B to B) antara produsen GKR dan industri makanan minuman (mamin). Kemendag meyakini, pembentukan pasar lelang akan mengantisipasi rembesan GKR ke pasar ilegal.

Namun Dwiatmoko membantahnya, dia bilang beleid Perdagangan (Permendag) no. 40 tahun 2017 tersebut tidak akan menyelesaikan masalah rembesan gula yang terjadi saat ini. "Langkah yang dilakukan tidak menyelesaikan masalah rembesan dan IKM. Pengusaha besar pengguna gula rafinasi tidak mungkin jualan gula. Mereka mending menjaga kualitas produk makanan dan minumannya," katanya.

Menurut dia, rembesan terjadi karena ada perbedaan harga yang besar antara gula kristal putih (GKP) yang digunakan untuk keperluan konsumsi dengan gula kristal rafinasi (GKR) yang digunakan untuk keperluan industri.

GKP saat ini memiliki Harga Eceran Tertinggi sebesar Rp12.500 per kilogram (kg) sementara GKR dibeli dengan harga Rp10.000 per kg.

Dwiatmoko menjelaskan peraturan tersebut justru membuat pemerintah tidak berlaku adil kepada pelaku usaha kecil IKM. "Indonesia hanya memiliki 11 produsen gula, dengan 7 pengusaha Itu pun terletak di lima wilayah, yakni satu di Medan, satu di Lampung, tujuh di Cilegon, satu di Cilacap, dan satu di Makassar. Padahal kita punya jutaan pelaku IKM yang terletak di 700-an kota/kabupaten. Jadi kalau produsen gulanya hanya ada di lima wilayah, bagaimana cara mengaksesnya," kata dia.

Persoalan lain, katanya, tidak semua wilayah memiliki akses internet dan pelaku usaha gula yang melek teknologi. Akibatnya, semakin menutup akses pelaku usaha untuk mendapatkan gula rafinasi. Belum lagi, kata Dwiatmoko, sistem yang dibuat lewat Permendag 40 ini membuat ongkos pelaku usaha membengkak.

"Jika produsen gula yang melakukan lelang hanya ada di lima wilayah, bagaimana wilayah-wilayah lain akan mengirimkan stok gula yang dibeli. Ongkos pengiriman akan menambah beban usaha. Ini tidak sehat," katanya.

Dalam sistem lelang, kata Dwiatmoko, pembelian dibatasi minimal 1 ton padahal rata-rata kebutuhan gula untuk UMKM hanya 1 hingga 2 kuintal per bulan. UKM bisa kesulitan mendapatkan pasokan gula.

Untuk mengakomodasi kebutuhan UMKM terhadap gula, katanya, pemerintah seharusnya bekerja sama dengan Bulog untuk mendistribusikan gula.

Maka dari itu dirinya bersama-sama dengan para pelaku usaha lainnya yang memang membutuhkan bahan baku gula rafinasi ini akan terus bersuara keras, menolak adanya lelang gula rafinasi kebijakan Kemendag ini. "Kita akan terus berjuang supaya lelang gula ini dibatalkan, lantaran banyak kerugiannya, lagi-lagi masyarakat dibodohi," katanya. [hid]

Komentar

 
x