Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 24 Mei 2018 | 17:09 WIB
 

Jokowi Ingin Indonesia Terdepan di Ekonomi Digital

Oleh : - | Rabu, 14 Februari 2018 | 15:10 WIB
Jokowi Ingin Indonesia Terdepan di Ekonomi Digital
Menko Perekonomian Darmin Nasution - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah fokus mendorong peningkatan inklusi keuangan lewat ekonomi digital. Agar ekonomi digitalnya bisa paling maju di kawasan Asia Tenggara.

Menko Perekonomian Darmin Nasution bilang, transaksi online (digital) di Indonesia ditargetkan bisa US$130 miliar pada 2020. Kalau tercapai maka Indonesia berhak menyandang status sebagai negara paling mumpuni ekonomi digitalnya di kawasan Asia Tenggara.

Kata Darmin, Presiden Joko Widodo sangat berkeinginan agar pemerintah tidak melulu fokus dalam pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik. Pembangunan soft infrastructure juga tidak kalah penting, harus menjadi fokus.

"Presiden mengingatkan, kita harus masuk ke soft infrastructure mulai dari kapasitas SDM hingga kebijakan ekonomi digital," ungkap Darmin saat membuka seminar bertajuk Mendorong Terciptanya Inklusi Keuangan Melalui Pemanfaatan Sistem Digital di Jakarta,
Rabu (14/2/2018).

Hadir dalam seminar ini, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, Practice Manager for East Asia and Pacific for The Finance, Competitiveness and Innovation Global Practice The World Bank, Ganesh Rasagam, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur IT dan Digital Banking Bank Rakyat Indonesia Indra Utoyo, Presiden Direktur Telkomsel Ririek Adriansyah, Direktur Eksekutif Kebijakan Publik Asosiasi Fintech Indonesia Ajisatria Suleiman dan pejabat kementerian/lembaga terkait.

Pemerintah sendiri, sambung Darmin, telah membidani lahirnya dua program besar terkait ekonomi digital. "Ada dua area yang sangat praktis dan pasti kita akan hadapi. Oleh karenanya, kita mampu memasuki dan mengikuti iramanya," kata Darmin.

Pertama, kata dia, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Peraturan ini dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan. "Di dalam Perpres SNKI, ada beberapa pilar yang perlu dijalankan. Mulai dari edukasi dalam bidang ini hingga sertifikasi tanah rakyat," ujar Darmin.

Kedua, lanjutnya, program bantuan sosial yang saat ini telah digelontorkan secara non-tunai. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS) bahkan Beras Sejahtera (Rastra). "Program sosial yang tadinya sangat offline, kita mengubahnya secara bertahap jadi online, by name by address," kata Darmin.

Terkait sisi regulasi ekonomi digital, Darmin menekankan, perlunya pemerintah mencari formulasi yang tepat. Jika salah regulasi, akan menimbulkan masalah di kemudian hari. "Kita juga perlu paham bagaimana regulasinya. Regulasi terlalu ketat akan mengekang inovasi, terlalu longgar bisa dimanfaatkan pihak-pihak melakukan wan prestasi," tutur Darmin. [ipe]

Komentar

 
Embed Widget

x