Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 19 September 2018 | 11:16 WIB

DPR: Kedaulatan Pangan Era Jokowi Sedang Diuji

Jumat, 16 Februari 2018 | 11:29 WIB

Berita Terkait

DPR: Kedaulatan Pangan Era Jokowi Sedang Diuji
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR, Hermanto, mengemukakan, kedaulatan pangan nasional sedang diuji dengan importasi sejumlah komoditas pangan.

"Prinsip kedaulatan pangan kita sedang diuji, karena banyak impor pangan yang masuk ke Indonesia dan berdampak tidak baik pada petani kita," kata Hermanto di Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, salah satu indikasi dari terganggunya kedaulatan pangan adalah bila kondisi pangan nasional bergantung kepada produk luar negeri.

Dia juga mengemukakan, saat ini, DPR sedang membahas RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang bakal memiliki substansi pentingnya menjaga lahan yang tersedia di berbagai daerah sehingga jangan sampai berpotensi terjadinya krisis pangan.

Sebelumnya, pembangunan infrastruktur dinilai seharusnya tidak hanya untuk kelancaran distribusi beragam komoditas perekonomian tetapi juga harus bermanfaat untuk mencapai ketahanan pangan sesuai visi pemerintah.

"Hal ini penting mengingat harga pangan di Tanah Air masih terbilang tinggi dan relatif tidak terjangkau oleh sebagian kalangan," kata Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi di Jakarta, Selasa (6/2).

Hizkia mengatakan, pembangunan infrastruktur harus bisa mendukung tercapainya ketahanan pangan antara lain karena semakin beragamnya tantangan yang dihadapi dunia pertanian di Indonesia.

Ia berpendapat bahwa kurangnya pasokan komoditas pangan dari petani lokal berakibat tingginya harga komoditas tersebut.

Selain itu, ujar dia, luasnya wilayah Indonesia juga berakibat pada adanya biaya distribusi yang akan ditanggung oleh konsumen.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mencapai kestabilan harga dan ketersediaan komoditas pangan di seluruh wilayah Indonesia.

"Pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mendukung terciptanya jalur distribusi bahan pangan yang lebih efisien, termasuk bahan pangan yang diimpor dari luar negeri. Inilah yang harus dikawal oleh pemerintah agar pembangunan infrastruktur, termasuk tol laut, mencapai sasaran tersebut," paparnya.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur akan bermanfaat secara maksimal kalau bisa ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelompok terendah.

Untuk itu, penyediaan jenis infrastruktur yang tepat akan menciptakan jalur distribusi pangan yang efisien antar daerah.

Sedangkan Greenpeace Indonesia meminta pemerintah meningkatkan subsidi untuk ketahanan pangan yang dapat dialihkan dari berbagai alokasi yang dinilai kurang tepat, seperti pengelolaan dana sawit untuk subsidi biofuel atau industri bahan bakar nabati. [tar]

Komentar

x