Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 Agustus 2018 | 10:17 WIB

Keberpihakan Negara Terhadap PLN Diuji Batubara

Oleh : - | Sabtu, 17 Februari 2018 | 02:39 WIB
Keberpihakan Negara Terhadap PLN Diuji Batubara
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mendesak pemerintah keberpihakan kepada BUMN. Implementasi dari pasal 33 UUD 1945.

"Misi BUMN, seperti PT Perusahaan Listrik Negara dan PT Pertamina, selain mencari keuntungan yang wajar juga untuk melayani masyarakat," kata Tulus melalui pesan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (16/2/2018).

Tulus mengatakan, pemerintah harus menjaga BUMN dari ancaman kebangkrutan akibat kebijakan yang tidak jelas, tidak taat asas, dan saling tumpang tindih.

Tulus mencontohkan, kebijakan di bidang ketenagalistrikan yang sangat diatur di sisi hilir yaitu tarif listrik, tetapi sangat dinamis dan liberal di sektor hulu.

"Konsumen berhak atas tarif listrik yang wajar. Sementara itu, kewajaran tarif juga harus memperhatikan kepentingan operator. Kewajaran tarif sesuai biaya pokok penyediaan akan menjaga keberlanjutan PT PLN," ujar Tulus.

Tulus mengatakan, wacana reformulasi tarif listrik dengan memasukkan harga batu bara acuan adalah sesuatu yang sangat membahayakan, bila masih mengacu pada harga internasional.

"Memasukkan harga batu bara acuan sangat berisiko bagi konsumen maupun PLN sebagai penyedia listrik bila pemerintah tidak mampu mengendalikan harga batu bara penjualan dalam negeri," kata Tulus lagi.

Karena itu, YLKI mendesak pemerintah untuk melakukan campur tangan terhadap harga batubara demi kepentingan ketenagalistrikan, bahkan kepentingan nasional. Pemerintah seharusnya bisa menetapkan batas atas dan batas bawah untuk harga batubara penjualan dalam negeri, sehingga ada patokan yang jelas.

Wakil Ketua Komisi VII Herman Khaeron bilang, keputusanKementerian ESDM tentang batas minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) minimal 25% dari produksi 2018, dialokasikan untuk PLN dengan harga khusus.

Artinya, lanjut Herman, kepentingan perusahaan batubara selaku pelaku ekonomi, tidak boleh diabaikan juga. Hanya saja, situasional saat ini, harga batubara memasuki tren kenaikan. Yang berpotensi menggerus keuangan PLN sebagai korporasi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. "Silahkan saja pemerintah menyusun formulanya," papar politisi Demokrat ini.[tar]

Komentar

Embed Widget

x