Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 22 Juni 2018 | 18:14 WIB
 

Kunker ke Bali, Komisi IV DPR Selidiki Ikan Tuna

Oleh : Dewa putu sumerta | Senin, 19 Februari 2018 | 19:08 WIB
Kunker ke Bali, Komisi IV DPR Selidiki Ikan Tuna
(Foto: ilustrasi)

INILAHCOM, Denpasar - Ada kejadian menarik ketika sejumlah anggota Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Loka Riset Perikanan Tuna, Denpasar, Senin (19/2/2018). Ada apa gerangan?

Saat tiba di lokasi kunker, Ketua Tim Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi menjelaskan, kunjungan ini dilakukan pada masa reses persidangan ketiga. "Kita datang ke lokasi riset perikanan di Denpasar ini dalam rangka melakukan misi pengawasan. Kita ingin mengetahui realisasi anggaran yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya di sini, karena ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian," kata Viva.

Salah satu hal yang perlu dikonfirmasi, kata politisi PAN ini, terkait data ekspor-impor ikan tuna dari dan ke Indonesia. Dia bilang, masih ada ketidaksesuaian data yang ekspor-impor ikan tuna.

"Jumlah impor masih ada silang sengketa dan mengatakan tuna masih impor. Tapi dari Pak Dirjen tadi mengatakan tuna tidak impor melainkan kita ekspor. Nanti kita lihat data-data dari BPS. Apakah ikan tuna itu ada impornya atau tidak nanti BPS yang menjelaskan," tegas Viva.

Menurut politisi asal Pasuruan, Jawa Timur ini, mengacu kepada data di lapangan, ikan tuna masih diimpor dari luar negeri. "Data di lapangan masih menunjukkan adanya impor. Nanti kita akan minta penjelasan pada KKP secara khusus dan BPK terkait dengan data itu," ungkap Viva.

Viva menganggap, persoalan data ikan tuna sangat penting karena berkaitan erat dengan kebijakan swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.

Sementara untuk ekspor, Viva menyebut, pada 2013, Indonesia pernah mencapai rekor tertinggi yakni mencapai 400 kilogram. Ikan tuna asal Indonesia yang dikirim ke luar negeri mencapai Rp4,4 miliar. "Jadi, itu kan sangat bagus. Pengembangan tuna di Indonsia masih sangat prospektif, tapi potensinya seharusnya masih bisa dikembangkan lagi. Hasil tangkapannya masih kurang," terangnya.

Soal transitment, Viva menyebut, harus dilakukan pengawasan yang super ketat. "Jangan sampai transitment itu dilakukan sebagai ilegal fishing. Jadi, transitment itu dam rangka untuk pengembsngan produksi ikan di Indonesia," tegas Viva.

Soal pengawasan tersebut, Viva meminta KKP dan kementerian terkait lainnya secara teknis terus melakukan proses pengawasan terhadap transitment. "Kan dari kementerian tidak boleh melarang, tapi tidak ada solusi seperti jarak kapal dengan transitment dan nelayan memilih migrasi. Proses pelarangan terhadap dunia industri ikan itu dalam rangka meningkatkan devisa untuk meningkatkan produktiviats perikanan, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Intinya di situ," sarannya.

Jika pelarangan secara ketat dilakukan, namun merusak industri perikanan, Viva menyayangkannya. "Fungsi konservasi itu adalah dalam rangka pemanfaatan pengembangan ekonomi laut. Fungsi konservasi tidak berdiri sendiri. Fungsi konservasi itu dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir," ulasnya.

Viva bilang, fungsi konservasi juga diarahkan untuk meningkatkan pengembangan produktivitas perikanan. "Yang terjadi saat ini fungsi konservasi berdiri sendiri, membuat industri perikanan rusak, tidak jalan dan tidak maju. Itu yang terjadi saat ini. Seharusnya dia harus beriringan dengan pemanfaatan ekonomi laut," pungkasnya. [ipe]

Komentar

 
x