Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 24 Juni 2018 | 04:26 WIB
 

TORA Tawarkan Solusi Konflik di Kawasan Hutan

Oleh : - | Selasa, 20 Februari 2018 | 19:02 WIB
TORA Tawarkan Solusi Konflik di Kawasan Hutan
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Para Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) duduk bersama merumuskan program untuk kesejahteraan rakyat salah satunya melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), di Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Agenda ini menjadi salah satu rangkaian Rapat Kerja Nasional KLHK 2018 yang bertemakan "Pelaksanaan 2018 dan Perencanaan 2019 Kementerian LHK: Sektor LH dan Kehutanan Menuju Pertumbuhan Pembangunan Berkualitas", yang berlangsung 19-20 Februari 2018.

Tersedianya sumber TORA dan terlaksananya redistribusi tanah ini merupakan salah satu amanat Nawacita. KLHK telah melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sebanyak 4,1 juta Ha.

Lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan untuk dapat memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan. Selain itu, TORA dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), yang diwakili Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Muhammad Said, menyampaikan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran penyelesaian TORA Tahun 2018 sejumlah Rp826 M.

"Anggaran tersebut dialokasikan untuk dapat memenuhi penyelesaian TORA 2018 seluas 1,6 juta ha. Sampai dengan Februari 2018 sudah tersedia dari kawasan hutan 778.621 Ha, dan 2019 targetnya 1,7 juta ha," jelas M Said.

Sebagai upaya percepatan legalisasi obyek agraria di kawasan hutan, pemerintah telah menerbitkan payung hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH).

"TORA sebagai bagian dari program Reforma Agraria ini berimplikasi pada perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi penggunaan lain. Kita sangat berhati-hati dalam menentukan lahan menjadi TORA, jangan sampai memicu terjadinya deforestasi," tegas M. Said.

Dari hasil identifikasi peta arahan lokasi TORA, seluas lebih kurang 3,7 juta Ha berada di Hutan Produksi baik itu Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), maupun Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK). Disamping itu terdapat seluas lebih kurang 454.190 Ha yang berada pada areal Hutan Produksi yang dibebani izin Hutan Alam (HA), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Restorasi Ekosistem (RE). [*]

Komentar

 
x