Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 23 September 2018 | 12:33 WIB

Moratorium Infrastruktur Menungggu Evaluasi KKK

Rabu, 21 Februari 2018 | 02:29 WIB

Berita Terkait

Moratorium Infrastruktur Menungggu Evaluasi KKK
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Terkat maraknya tragedi konstruksi infrastruktur layang (elevated), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghentian sementara (moratorium). Era sekarang banyak sekali moratorium ya.

"Seluruh proyek pembangunan infrastruktur layang di seluruh Indonesia, dihentikan sementara," tegas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (20/2/2018). Dalam konferensi pers ini, hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Ketiga anggota Kabinet Kerja ini satu suara bahwa seluruh pekerjaan infrastruktur pada struktur layang yang menggunakan beban berat, dihentikan sementara.

"Sebetulnya kecelakaan Selasa pagi, tidak terlalu high tech, tetapi perlu kecermatan dan kedisiplinan. Sehingga kami melihat, sementara pekerjaan yang dikerjakan di atas permukaan tanah, atau bidang layang dihentikan sementara," kata Basuki.

Basuki menilai, penghentian sementara ini, untuk mengevaluasi proyek konstruksi layang secara menyeluruh. Baik dari sisi desain, metodologi kerja, SOP, tenaga kerja dan perawatan.

Kata Basuki, keputusan ini diambil demi menjamin keamanan dan keselamatan pekerja, serta pengguna layanan hasil konstruksi. Dalam dua tahun ini, tercatat ada 14 kecelakaan konstruksi, atau kegagalan bangunan yang beberapa diantaranya menelan korban jiwa dan luka-luka.

Evaluasi menyeluruh akan dilakukan oleh Asosiasi Kontraktor Indonesia dibantu oleh konsultan independen. Sementara untuk konstruksi at grade seperti pekerjaan rigid pavement, pengaspalan, pondasi dan bendungan terus dilanjutkan.

Penghentian sementara akan berakhir setelah evaluasi selesai dilakukan dan diterima dengan rekomendasi dari Ketua Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) untuk diputuskan bisa atau tidaknya proyek dilanjutkan.

Hasil evaluasi KKK akan disampaikan kepada kementerian atau lembaga, sebagai pemilik pekerjaan menjadi bahan pertimnbangan untuk memberikan sanksi kepada kontraktor, konsultan dan satuan kerja Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab.

Basuki memaparkan penghentian sementara pekerjaan konstruksi layang berlaku untuk seluruh pembangunan jalan Tol Trans Jawa, Trans Sumatera, Tol di Kalimantan, Sulawesi, jembatan panjang maupun proyek LRT, MRT dan proyek swasta. "Iya, kita akan perhitungkan, ini kan tidak mungkin setahun berhenti. Nanti kan prioritas mana yang akan dievalusi duluan," kata dia. [tar]

Komentar

x