Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 19 Juli 2018 | 23:59 WIB
 

2 Tahun Proyek Infrastruktur Apes, Ini Kata Kadin

Oleh : - | Rabu, 21 Februari 2018 | 06:19 WIB
2 Tahun Proyek Infrastruktur Apes, Ini Kata Kadin
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menilai, penugasan proyek infrastruktur kepada BUMN Karya, terlalu banyak. Alhasil, kecelakaan konstruksi terjadi beruntun dalam dua tahun terakhir.

Ketua bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Indonesia, Erwin Aksa, mengatakan, proyek infrastruktur saat ini, 'dikuasai' kontraktor pelat merah sektor karya. Tentu saja, nilai dan jumlah proyeknya cukup besar. Sayangnya, BUMN tersebut tidak mempertimbangkan keterbatasan kemampuan.

"Ini menyebabkan tingkat ketelitian dan kehati-hatian mereka di dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi terpecah-pecah sangat banyak. Belum lagi mereka diberi tenggang waktu yang sangat ketat. Hal ini juga bisa menjadi penyebab semakin beruntunnya kejadian kecelakaan-kecelakaan konstruksi," kata Erwin.

Selanjutnya, kata Erwin, Kadin menyarankan pemerintah untuk menghentikan penugasan proyek infrastruktur baru kepada BUMN Karya. Dan, memberi kesempatan lebih banyak pada perusahaan swasta nasional untuk terlibat.

Erwin mengatakan, pemerintah perlu mengkaji dan mengevaluasi kembali penugasan-penugasan negara kepada BUMN Karya yang sudah terlalu sering mengalami kecelakaan-kecelakaan konstruksi.

Jika ditemukan pelanggaran, perusahaan kontraktor tersebut harus diberikan peringatan keras dan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini sebagai peringatan kepada kontraktor lain untuk tidak lalai terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Komite Keselamatan Konstruksi yang baru dibentuk Kementerian PUPR diharapkan sesegera mungkin melakukan audit menyeluruh terhadap prosedur K3 terhadap proyek strategis nasional yang sedang berjalan.

Audit dilakukan untuk meninjau ada atau tidaknya pelanggaran seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3).

"Untuk itulah pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap kebijakan yang selama ini dijalankan, beri kesempatan yang lebih luas kepada swasta untuk ikut mengerjakan, sehingga teman-teman BUMN Karya tidak `overload` (kelebihan beban)," kata Erwin.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, moratorium proyek infrastruktur elevated diambil demi menjamin keamanan dan keselamatan pekerja, serta pengguna layanan hasil konstruksi. Dalam dua tahun ini, tercatat ada 14 kecelakaan konstruksi, atau kegagalan bangunan yang beberapa diantaranya menelan korban jiwa dan luka-luka.

Evaluasi menyeluruh akan dilakukan oleh Asosiasi Kontraktor Indonesia dibantu oleh konsultan independen. Sementara untuk konstruksi at grade seperti pekerjaan rigid pavement, pengaspalan, pondasi dan bendungan terus dilanjutkan. [tar]

Komentar

x