Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 24 Juni 2018 | 04:20 WIB
 

DPR Dukung Moratorium Infrastruktur Seminggu Saja

Oleh : - | Rabu, 21 Februari 2018 | 13:50 WIB
DPR Dukung Moratorium Infrastruktur Seminggu Saja
Wakil Ketua Komisi IV DPR Muhidin M Said

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR Muhidin M Said mendukung keputusan pemerintah tentang moratorium proyek infrastruktur layang (elevated). Namun jangan terlalu lama.

Menurut politisi dari Partai Golkar ini, moratorium pengerjaan proyek infrastruktur elevated, terkait maraknya kecelakaan konstruksi, sudah tepat.

Moratorium dalam rangka evaluasi seluruh tahap pengerjaan proyek infrastruktur khususnya yang melayang, sangat penting. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan mulai dari proses pengerjaan hingga saat digunakan sebagai fasilitas publik.

"Tapi jangan terlalu lama. Kalau evaluasinya sampai berbulan-bulan, nasib proyeknya bagaimana dong. Justru akan mengganggu dan merugikan masyarakat. Karena kemacetan di ibu kota bakal semakin parah," papar Muhidin di Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Saat ini, kata Muhidin, seluruh pihak tengah menunggu hasil evaluasi dari Asosiasi Kontraktor Indonesia dibantu konsultan independen yang ditunjuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). hasilnya ajab dibahas bersama Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) untuk diterbitkan sebuah rekomendasi. "Ya kita minta semingu kelar-lah. Atau paling lama dua minggu," papar Muhidin.

Sekedar mengingatkan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memutuskan moratorium pengerjaan proyek infrastruktur elevated setelah terjadi kecelakaan kerja di proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), pada Selasa dini hari (20/2/2018). Di mana, proyek ini digarap PT Waskit Karya (Persero) Tbk.

Sejatinya, kecelakaan kerja dalam pengerjaan proyek infrastruktur yang gencar dilakukan era Joko Widodo, sudah cukup panjang daftarnya.

Selama Agustus 2017 hingga Januari 2018, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mencatat lebih dari 10 kasus kecelakaan konstruksi. Yang menelan korban jiwa dan cidera. Celakanya, kecelakaan onstruksi itu banyak terjadi di proyek-proyek yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

"Ya, karena Waskita yang paling banyak mendapat penugasan dalam proyek infrastruktur. Saya kira, pemerintah juga perlu melakukan introspeksi atau evaluasi. Mungkin memang kapasitas kerja yang dipaksakan menjadi salah satu pemicunya," kata Muhidin.

Menurut Muhidin, kemungkinan terbesar penyebab kecelakaan konstruksi karena lemahnya pengawasan. Kontrol yang lemah penyebabnya bisa beragam. "Mungkin karena pekerjaan banyak, orangnya sedikit. Saya kira manajemen konstruksi perlu dijadikan prioritas untuk didalemin," tegasnya. [tar]

Komentar

 
x