Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 16 Desember 2018 | 14:18 WIB

Merasa Difitnah, Bos Totalindo Laporkan LSM Ini

Oleh : M Fadil Djaelani | Sabtu, 24 Februari 2018 | 00:29 WIB

Berita Terkait

Merasa Difitnah, Bos Totalindo Laporkan LSM Ini
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Proyek hunian Klapa Village DP Rp0 dianggap ada unsur kecurangan. Salah satu alasannya karena PD Pembangunan Sarana Jaya, BUMD Pemprov DKI menunjuk PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS).

Adalah LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI)-lah yang mempertanyakan penunjukan langsung TOPS sebagai pengembangan proyek DP Rp0 Klapa Village. Menurut KAKI, TOPS tidak layak lantaran penyelesaian sejumlah proyeknya tidak sesuai kontrak.

Atas tudingan ini, Manajemen Totalindo buru-buru membantahnya. Sejauh ini, Totalindo merasa tidak ada masalah. "Kami sudah biasa diajukan sejumlah pihak untuk di-blacklist. Buktinya, sampai sekarang tidak pernah di-blacklist," tegas Direktur Utama Totalindo, Donald Sihombing dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Bukti sahihnya, Donald bilang, perusahaan tidak ada masalah dalam menggarap proyek-proyeknya. Semisal, pembangunan rumah susun (Rusun) KS Tubun, Rusun Nagrak, Rusun Tambora dan lain-lain, semuanya berjalan sesuai rencana. "Kalau kami tidak benar, tidak mungkin bisa berkelanjutan sampai sekarang," jelasnya.

Donald bilang, sebagai perusahaan terbuka, bagaimana mungkin perusahaanya menyalahi aturan. Tentu akan sangat beresiko karena merugikan perusahaanya secara langsung. "Jangan buat berita yang tidak-tidak. Kami punya banyak karyawan, ini juga tidak baik untuk investor kami," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Donald mengaku sudah melaporkan pihak-pihak yang dianggap merugikan perusahaanya, terkait masalah ini termasuk pihak LSM KAKI kepada pihak yang berwajib.

Bukti yang diserahkan adalah rilis yang disebarkan KAKI yang menuding adanya kecurangan dalam pengerjaan proyek DP Rp0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. "Kita sudah laporkan ke Polda Metro Jaya, ini pencemaran nama baik," kata Donald.

KAKI sebelumnya melaporkan Pemprov DKI Jakarta dan PT Totalindo Eka Persada ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), lantaran adanya penunjukan sebagai kontraktor, tidak melalui proses tender.

Selanjutnya, KAKI berpandangan, seluruh proyek yang dibiayai APBD haruslah melalui proses tender. Padahal, Totalindo dan PD Pembangunan Sarana Jaya menggarap proyek tersebut dengan membentuk Kerja Sama Operasi (KSO). BUMD tersebut juga mencari partner dengan membuka tender secara online. "Ini B to B (Businnes to Businnes), enggak pakai dana APBD sedikit pun, malah sebelum mulai proyek, kita sudah harus bayar duluan," ujar Donald. [ipe]

Komentar

x