Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 24 Juni 2018 | 09:52 WIB
 

BBM Non Subsidi Mahal Lahirkan Inflasi Tinggi

Oleh : Indra Hendriana | Selasa, 27 Februari 2018 | 07:19 WIB
BBM Non Subsidi Mahal Lahirkan Inflasi Tinggi
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Mucharram - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - PT Pertamina (Persero) menaikan harga BBM non-subsidi sejak 24 Februari 2018. Jenis BBM yang naik meliputi, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Mucharram menyebut, langkah penyesuaian harga BBM itu, akan semakin memberatkan rakyat. "Tentu, daya beli akan kembali terganggu karena langkah ini menyulut inflasi," kata Ecky dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Diketahui, pada Januari lalu, inflasi mencapai 3,25% (yoy), di mana inflasi energi mencapai 8,6 %; inflasi harga diatur pemerintah 5,82%. Artinya, gejolak inflasi masih disebabkan oleh intevensi pemerintah di bidang harga, bukan karena peningkatan konsumsi belanja.

"Masalahnya, pengaruh inflasi itu kan tidak bisa dibatasi pada kelompok tertentu saja. Misalnya pada golongan orang kaya. Sebaliknya, inflasi lebih menekan bagi rakyat kecil, meski kebijakan yang diambil tidak terkait dengan kepentingan mereka," kata dia.

Dengan demikian, teken dia, agak susah memperbaiki ketimpangan, jika harga barang-barang pokok terus diintervensi. "Kebijakan ini jelas-jelas tidak pro rakyat," kata dia.

Lebih lanjuta dia menjelaskan,
pertumbuhan ekonomi memiliki tendensi melambat, karena perlambatan konsumsi rumah tangga akibat penurunan daya beli.

"Jadi, rakyat akan menahan untuk konsumsi sebagai upaya antisipasi kalau-kalau minyak naik lagi. Jelas akan sulit mencapai target pertumbuhan tinggi, jika pemerintah seringkali menaikkan BBM," kata dia.

Dalam laporan BPS menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga rata-rata di bawah 5%, atau di bawah pertumbuhan ekonomi.

Padahal, peranannya mencapai 55% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2017, pertumbuhan ekonomi hanya 5,07%, di mana konsumsi rumah tangga hanya naik 4,95%.

"Padahal kita ingin ekonomi bisa meroket, atau setidaknya memenuhi target APBN-P 2017 sebesar 5,2 persen. Jika pertumbuhan ekonomi tetap rendah, bagaimana pemerintah akan mampu menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang lebih cepat," ujar Ecky. [ipe]


Komentar

 
x