Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 20 September 2018 | 20:37 WIB

Jonan Cabut 11 Aturan Penghambat Investasi Migas

Jumat, 2 Maret 2018 | 14:45 WIB

Berita Terkait

Jonan Cabut 11 Aturan Penghambat Investasi Migas
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut 11 aturan dan menyederhanakan 7 aturan serta mencabut 19 izin dan rekomendasi subsektor minyak dan gas bumi (migas).

"Dari 5 Februari 2018 sampai sekarang, di subsektor migas kita sudah melakukan empat tahapan (penyederhanaan) dengan hasil diantaranya, 11 peraturan kita cabut, kita juga melakukan revisi 7 Permen ESDM. Dan kita juga mencabut sekitar 19 perizinan dan rekomendasi," jelas Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial di Jakarta, Jumat (2/8/2018).

Kementerian ESDM telah mengeluarkan Permen ESDM No 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri ESDM, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi, dan Keputusan Menteri ESDM terkait Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, menurut keterangan resmi Kementerian ESDM.

Permen yang telah disahkan itu, mencabut 11 peraturan bidang migas yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, tujuh permen juga bakal disederhanakan menjadi enam permen. Saat ini, sudah diusulkan rancangan permen ESDM tersebut.

Di samping itu, dari 29 perizinan dan 14 rekomendasi subsektor migas, 19 item diantaranya dicabut, yaitu 16 perizinan dan tiga rekomendasi. Dan, empat perizinan dan empat rekomendasi tidak lagi dikeluarkan oleh Ditjen Migas. Artinya, hanya tersisa sembilan perizinan dan tujuh rekomendasi saja.

Seiring pencabutan regulasi tersebut, Ego menyebutkan, kegiatan usaha penunjang migas, nantinya tidak lagi memerlukan surat keterangan terdaftar (SKT) usaha penunjang migas. "Ini terobosan besar dan sangat memangkas birokrasi," tegas Ego.

Pengendalian terhadap usaha penunjang migas cukup dilakukan melalui surat kemampuan usaha penunjang (SKUP) dengan cakupan klasifikasi usaha yang lebih tepat dan hanya untuk usaha inti yaitu sebanyak 13 sub bidang usaha saja. Sebelumnya cakupan klasifikasi usaha yang dikendalikan mencapai 139 kegiatan usaha dan mencakup kegiatan usaha yang tidak inti dan sebenarnya tidak memerlukan SKT maupun SKUP. "Untuk kegiatan penunjang, SKT tidak ada lagi, cukup dengan SKUP," ujar Ego Syahrial.

Contoh konkrit penyederhanaan lainnya adalah Kementerian ESDM tidak lagi menerbitkan rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Sebagai gantinya, dibentuk tim di bawah koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan untuk penerbitan RPTKA dan IMTA tersebut. [tar]

Komentar

x