Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 Agustus 2018 | 02:06 WIB

Catat, Jonan Janji Divestasi Freeport April Kelar

Oleh : Indra Hendriana | Selasa, 6 Maret 2018 | 01:39 WIB
Catat, Jonan Janji Divestasi Freeport April Kelar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan berjanji, divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) bisa rampung pada April 2018.

Saat ini, porsi saham pemerintah di Freeprot hanya secuil yakni 9,37%. Dengan divestasi ini akan ada penambahan dengan mengakuisisi saham Freeport sebesar 41,63%.

"Sesuai dengan arahan bapak presiden bahwa penyelesaian disvestasi PT Freeport Indonesia bahwa kalau bisa itu sebelum akhir April (2018) sudah selesai, evaluasi dan sebagainya," kata Jonan saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Jonan meyakini, waktu dua bulan untuk merampungkan divestasi Freeport, sangat cukup. Pemerintah tengah menyiapkan rancangan final Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk Freeport. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memuluskan divestasi tersebut.

"Tentunya Kementerian ESDM IUPK drafting final siap. Dan misalnya apa yang dinegosiasikan dengan PT Freeport siap," kata dia.

Jonan mengatakan, pemerintah memilih mengambil alih saham PT Freeport sekarang ini, ketimbang menunggu kontraknya habis di tahun 2021, karena uang yang dikeluarkan pemerintah lebis besar.

"Kalau ditunggu sampai 2021 kita harus membayar sekurangnya nilai buku dari semua investasi Freeport yang dilakukan disitu. Bukan nilai tambang, jadi peralatan dan sebagainya itu harus dibayar," ujar dia.

"Yang kedua Freeport akan tetap upayakan abitrase dan sebagainya. Jadi nanti penilaian dan pengambil alihan dan sebagainya ini juga saya bilang tidak mudah, dan memakan waktu. Tetap harus bayar. Karena di kontrak karyanya seperti itu," lanjut mantan menteri perhubungan ini.

Menurut Jonan, divestasi ini merupakan salah satu syarat pemerintah kepada Freeport jika ingin tetap mengelola tambang di Papua hingga 2041. Selain divestasi saham, pemerintah juga meminta Freeport segera membangun unit pengolahan dan pemurnian mineral mentah atau smelter.

"Kami akan beli dengan harga harga sewajar mungkin sampai kepemilikan saham pemerintah sesuai dengan arahan bapak presiden sebesar 51 persen," kata Jonan. [ipe]


Komentar

x