Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 23 September 2018 | 12:35 WIB

Pemerintah dan Pengusaha Perlu Berembug Batubara

Selasa, 6 Maret 2018 | 02:29 WIB

Berita Terkait

Pemerintah dan Pengusaha Perlu Berembug Batubara
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah dan pengusaha perlu duduk bersama guna memecahkan masalah harga batubara untuk sistem kelistrikan nasional.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha, meminta, pemerintah dan pengusaha mencari solusi terbaik demi kepentingan rakyat Indonesia. "Tantangannya saat ini adalah nilai atau harga ekspornya tinggi sekali, sedangkan harga domestik ditekan murah agar tidak menjadi faktor yang menambahkan tarif bagi PLN," kata Satya di Jakarta, Senin (5/3/2018).

Untuk itu, ujar politisi Golkar ini, pemerintah diharapkan bisa menetapkan harga acuan batubara yang bisa menjadi referensi. Agar tidak terjadi kebingungan khususnya di kalangan pengusaha.

Satya mengutarakan harapan agar para pemilik perusahaan batu bara dapat menjual komoditas tersebut kepada pasar domestik terlebih dahulu sebelum diekspor.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga akhir 2017, porsi batubara dalam bauran energi pembangkit listrik tercatat 57,22%.

Porsi tersebut merupakan yang terbesar diantara jenis bahan bakar lainnya. Selebihnya berasal dari gas bumi sebesar 24,82%, bahan bakar minyak (BBM) sebesar 5,81% dan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 12,15%.

Hal tersebut dilihat dari output produksi listrik dari tiap jenis pembangkit yang menggunakan jenis energi tersebut.

Di sisi lain, pemerintah terus mengupayakan agar porsi BBM dalam bauran energi di pembangkit listrik terus turun.

Catatan akhir 2017, porsi BBM tersebut mengalami penurunan signifikan, lebih dari separuhnya dibanding bauran BBM untuk pembangkit pada 2014 yang mencapai 11,81%.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero/PLN), Sofyan Basir mengatakan, peraturan presiden mengenai harga batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) akan terbit awal Maret 2018.

"Alhamdulillah beberapa waktu lalu Presiden telah mencanangkan harga batubara fixed (tetap). Mudah-mudahan awal Maret, Perpres akan keluar untuk mengamankan PLN ke depan," kata Sofyan di Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Sofyan menjelaskan, sebesar 55% produksi listrik PLN saat ini, mengandalkan bahan bakar batubara. Di mana kebutuhannya diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

Sebelumnya, LSM Greenpeace Indonesia mengingatkan emisi yang dikeluarkan oleh PLTU bertenaga batubara yang ada di berbagai daerah berbahaya bagi tingkat kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU tersebut.

"Emisi dari PLTU batubara telah terbukti mengandung berbagai macam polutan yang membahayakan kesehatan," kata peneliti Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari.

Menurut dia, emisi tersebut tidak hanya bagi penduduk yang bermukim di sekitar pembangkit, tetapi polutan berbahaya ini juga akan terbawa angin sejauh ratusan kilometer jauhnya.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa Indonesia sedang melakukan ekspansi PLTU batubara secara besar-besaran di bawah proyek 35.000 MW yang dapat berujung pada melonjaknya emisi gas-gas berbahaya. [tar]

Komentar

x