Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 17 Desember 2018 | 20:41 WIB

Kemudahan Investasi Migas, Komitmen Jokowi Teruji

Oleh : Indra Hendriana | Rabu, 7 Maret 2018 | 06:09 WIB

Berita Terkait

Kemudahan Investasi Migas, Komitmen Jokowi Teruji
Ketua Forum Jurnalis Jakarta Ahmad Yuslizar - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo serius mendorong masuknya investasi sektor minyak dan gas bumi. Dari 43 perizinan dipangkas menjadi hanya 6 perizinan saja.

Ketua Forum Jurnalis Jakarta Ahmad Yuslizar menilai, perkembangan tersebut sebagai bukti bahwa pemerintahan Jokowi sangat bersungguh-sungguh dalam mendorong masuknya investasi sektor migas.

"Era SBY ada 43 perizinan sektor migas yang diwajibkan kepada investor migas. Bisa dibayangkan begitu rumitnya. Di era Jokowi segala bentuk perizinan dipangkas menjadi hanya enam. Dan itu tidak di ESDM namun di BKPM. Jadi, kita perlu obyektif dalam mencermati perkembangan ini. Bahwa era Jokowi memang lebih baik ketimbang sebelumnya," papar Yuslizar dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Masih kata Bang Yos, sapaan akrabnya, hambatan yang acapkali ditemui investor migas adalah masih banyaknya aturan di daerah yang tidak sinkron dengan pusat. Ketika pemerintah pusat mempermudah, pemerintah daerah justru menerapkan peraturan yang rumit dan berbiaya tinggi.

Selain itu, Bang Yos menyebut aturan perpajakan acapkali membuat investor migas mundur teratur dari Indonesia. "Tantangan lain yang dihadapi sektor hulu Migas adalah bisnis migas merupakan bisnis dengan risiko tinggi. Belum jelas apakah eksplorasinya akan berhasil menghasilkan migas saja sudah diwajibkan membayar pajak," papar aktivis pers era 1998 ini.

Kini, Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP 27/2017).

Beleid ini merupakan revisi dari PP Nomor 79 Tahun 2010 yang sangat dinantikan kalangan investor hulu migas. Di mana, PP 79/2010 sudah acapkali diprotes kalangan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). "Diharapkan PP 27/2017 bisa membuat sektor hulu migas Indonesia lebih atraktif," kata Bang Yos.

Pengurus Serikat Pekerja SKK Migas, Bambang Dwi Djanuarto mengatakan, SKK Migas selaku administrator di sektor hulu migas mengatakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencabut 32 regulasi untuk menyederhanakan aturan demi mendukung pengembangan investasi.

Sebanyak 32 regulasi sektor ESDM dicabut, tersebar pada subsektor minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batubara (minerba), ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) juga regulasi pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). [ipe]

Komentar

x