Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 17 Desember 2018 | 20:37 WIB

SP JICT Minta Jokowi Evaluasi Kontrak Hutchison

Oleh : Indra Hendriana | Rabu, 7 Maret 2018 | 16:30 WIB

Berita Terkait

SP JICT Minta Jokowi Evaluasi Kontrak Hutchison
Ketua Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT), Hazris Malsyah

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT), Hazris Malsyah meminta Presiden Joko Widodo meninjau kembali perpanjangan kontrak dengan Hutchison.

Kata Hazris, perpanjangan kontrak JICT tanpa izin konsesi pemerintah, memantik buruknya kepatuhan hukum dari kalangan investor asing. "Solusinya adalah Presiden Jokowi melakukan peninjauan kembali kontrak JICT jilid II dengan Hutchison. Perpanjangan kontrak dengan Hutchison ini tidak hanya merugikan bangsa, tetapi juga tidak sesuai dengan nawacita Presiden soal kemandirian bangsa serta merugikan pekerja yang telah membangun JICT menjadi terbaik di Indonesia. Demi bangsa dan negara, kita siap JICT dikembalikan pengelolaanya 100% ke Pelindo II di bawah nahkoda Elvyn G Masassya," ujar Hazris saat doa dan sarapan bersama ratusan pekerja di Gedung JICT, Jakarta, Rabu (07/03/2018).

Hazris mengatakan, apa yang telah dinyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor negara, yakni Hutchison menabrak Undang-undang, serta merugikan negara Rp4,08 triliun. Dalam kontrak JICT jilid II, secara terang benderang mengancam iklim investasi di Indonesia.

Selama 19 tahun, Hutchison menggarap JICT dengan pendapatan rata-rata Rp3 triliun-Rp4 triliun per tahun. Sehingga, wajar apabila Hutchinson menghalalkan segala cara demi perpanjangan kontrak yang akan habis pada 2019.

"Dengan kata lain, dapat dikatakan kalau pihak asing sangat tergiur dengan JICT. 5 tahun sebelum kontrak habis buru-buru diperpanjang dengan tabrak UU dan lobi sana sini. Parlemen dan pemerintah dibikin ribut. Kalau sudah seperti ini solusinya putus kontrak Hutchison. Berikan kesempatan asing menggarap pelabuhan lain," katanya.

Hazris menyatakan, kedaulatan pelabuhan di suatu negara menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Pemerintah harus konsisten. Ia menilai, kampanye hitam dan intimidasi terhadap pekerja JICT yang membongkar busuknya kontrak JICT jilid II telah menunjukkan upaya-upaya masif dan sistematis dalam membungkam kebenaran.

"Jadi, kalau memang JICT bagian dari Pelindo II dan negara ini, percayakanlah kepada putra putri bangsa. Pelindo III sudah nasionalisasi TPS Surabaya dari Dubai. Pekerja sangat konsisten memperjuangkan JICT kembali ke Indonesia. Berikan rasa keadilan hukum bagi negara karena NKRI ini kita cintai bersama. Oleh karena itu, kita harus kawal dan jaga pengelolaan pelabuhan agar bisa tercapai kemakmuran bagi rakyat," kata Hazris. [ipe]

Komentar

x