Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 17 Desember 2018 | 20:43 WIB

Industri Sawit, Dewa Penolong Pertumbuhan Ekonomi

Oleh : Indra Hendriana | Rabu, 7 Maret 2018 | 16:45 WIB

Berita Terkait

Industri Sawit, Dewa Penolong Pertumbuhan Ekonomi
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Perekonomian di era Presiden Joko Widodo sangat ditentukan industri sawit nasional. Nilai ekspor yang tinggi dari komoditas ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, banyak regulasi yang tidak berpihak.

Demikian kesimpulan dari tiga pembicara yaitu Bambang, Direktus Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian; Danang Giriwardana, Direktur Eksekutif GAPKI; dan Bhima Yudhistira, ekonomi INDEF dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) bertema "Selamatkan Ekonomi Nasional Dengan Sawit" di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Bambang mengatakan, sejumlah negara yang menjadi pasar utama sawit seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, membuat kampanye negatif di pasar global. Tujuannya untuk menekan daya saing sawit untuk mendapatkan harga lebih murah. Kendati demikian, permintaan sawit dunia diperkirakan tetap tinggi. "Mereka tidak ingin mematikan sawit tetapi ingin daya saingnya turun. Mereka mainkan isu negatif ini untuk menekan produk sawit di pasar internasional," kata Bambang.

Menanggapi perkebunan sawit di kawasan hutan, menurut Bambang, pemerintah sedang melakukan pendataan sawit rakyat sebagai langkah inventarisasi kebun yang masuk kawasan hutan dan non kawasan hutan. Nantinya, lahan petani berada di kawasan hutan akan direlokasi. Melalui upaya ini diharapkan industri sawit dapat menjawab berbagai tuduhan deforestasi dan lingkungan yang terjadi selama ini.

Bhima Yudistira Adhinegara, ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menjelaskan, industri sawit mempunyai empat keunggulan untuk menopang perekonomian nasional. Pertama, perkebunan sawit mampu menyerap tenaga kerja tinggi hingga 8,2 juta tenaga kerja. Inipun belum termasuk penyerapan tenaga kerja tidak langsung sebanyak 13 juta orang di sektor sawit.

"Tanpa komitmen tinggi pemerintah terhadap sawit, apakah bisa mencari komoditas perkebunan yang mampu mempekerjakan 8,2 juta orang," kata Bhima.

Kedua, berdasarkan studi penelitian internasional, pendapatan masyarakat di luar Jawa yang bekerja di sektor sawit 4 kali lebih tinggi dari garis kemiskinan. Menurut Bhima, pendapatan petani sawit lebih tinggi daripada petani non sawit terutama di wilayah luar Jawa.

Keunggulan ketiga, kata Bhima, adalah kelapa sawit meningkatkan kinerja sektor manufaktur terutama pertumbuhan industri makanan dan minuman tertinggi sebesar 9,23% pada 2017.

Berikutnya adalah kelapa sawit menjadi penyumbang devisa terbesar Indonesia. Menurut Bhima, smbangan devisa sawit per 2017 mencapai Rp300 triliun. Porsi ekspor sawit terhadap total ekspor non migas mencapai 15,1%.

Dikatakan Bhima, industri sawit terbukti sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor. Seharusnya, pemerintah bisa mengandalkan sawit sebagai penopang target pertumbuhan ekspor 11% pada 2018. "Kelapa sawit dapat menjadi andalan ekspor. Walaupun demikian, saya perkirakan ekspor hanya bisa tumbuh tujuh persen tahun ini," tambahnya.

Karena itulah, kebijakan pemerintah dinilai belum berpihak untuk penguatan daya saing sawit. Bhima Yudhistira menilai rencana menerbitkan instruksi presiden (inpres) moratorium ijin sawit akan melemahkan industri sawit karena akan berdampak kepada investasi dan ekspor. Apabila ekspor terganggu dapat berdampak buruk kepada devisa nasional.

"Moratorium tidak tepat dijalankan karena menggeneralisir pelaku industri. Kalau ada pelaku yang salah harusnya diberikan punishment kepada yang melanggar. Bukan semuanya (pelaku) kena hukuman," tambah Bhima.

Danang Giriwardana, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), meminta pemerintah lebih bijak dalam penerapan kebijakan lingkungan di industri sawit.

Tren isu sustainability sekarang ini lebih fokus kepada persoalan lingkungan hidup (Planet) ketimbang kesejahteraan petani (People). "Isu meningkatkan pendapatan petani malahan terabaikan. Yang terjadi sekarang kebijakan publik, dalam ranah APL, deforestasi, moratorium, gambut, SK Kawasan Hutan, belum sinergis dan cenderung salah urus," ujarnya. [ipe]


Komentar

x