Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 18 Desember 2018 | 21:21 WIB

Didatangi Orang Freeport, Ketua DPR Bilang Begini

Kamis, 8 Maret 2018 | 13:09 WIB

Berita Terkait

Didatangi Orang Freeport, Ketua DPR Bilang Begini
Ketua DPR Bambang Soesatyo - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) segera menyelesaikan masalah tenaga kerja, berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan yang berlaku.

Di berpesan, kepentingan rakyat Papua dan pekerja dari berbagai daerah di PT Freeport Indonesia, harus terjembatani dengan baik, tanpa merugikan Freeport. Kepentingan perusahaan harus sejalan dengan kepentingan pekerja, masyarakat setempat, serta bangsa dan negara Indonesia.

Hal itu dikemukakan Bamsoet saat dirinya bersama Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf, Anggota Komisi IX Syamsul Bachri dan Anggota Komisi VII Peggi Patrisia Pattipi menerima perwakilan Freeport.

Bamsoet meyakini, Freeport mampu menyelesaikannya dengan baik. Komisi IX DPR dan Tim Pengawas Otonomi Khusus Papua siap memfasilitasi komunikasi guna menyelesaikan masalah yang dihadapi Freeport dengan para pekerjanya.

"Saya mengajak semua pihak, baik Freeport maupun pekerja, marilah berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Jika komitmen terhadap peraturan ditegakan, saya yakin semua persoalan bisa diselesaikan dan tidak akan ada yang menjadi korban," kata Bamsoet melalui pernyataan resmi di Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Sebelumnya, Executive Vice President Human Resources (EVP - HR) Freeport Achmad Ardianto, menjelaskan adanya ketidakpastian Freeport terkait kelangsungan operasi perusahaan di tahun-tahun mendatang. Produktivitas saat ini masih terkendala pembatasan ekspor.

"Sebagai bagian efisiensi dalam mengelola ketidakpastian operasional, pada awal 2017 perusahaan menyiapkan rencana operasional baru yang mengharuskan 823 pekerja dirumahkan, karena posisi pekerjaan mereka dihilangkan," terang Ardianto.

Ardianto menjelaskan, upaya pemberhentian 823 pekerja mendapat tentangan dari sejumlah pekerja. Efeknya, di awal April 2017 sebanyak 3.200 pekerja langsung, dan 600 pekerja kontraktor berdemonstrasi dan tidak bekerja sesuai jadwal.

Aksi demonstrasi tersebut, menurutnya, bukan karena gagalnya perundingan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perundangan, namun karena solidaritas.

"Perusahaan sudah berkali-kali melakukan beragam upaya menghimbau para pekerja agar kembali bekerja, baik melalui surat resmi kepada mereka, maupun berbagai cara lainnya. Seperti iklan di surat kabar, poster, surat kepada pemimpin komunitas, maupun pengumuman di masjid dan gereja," papar Ardianto. [tar]

Komentar

x